Pemprov Kaltim Genjot Rehab 1.000 RTLH Tahun Ini
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menaikkan target rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) secara signifikan pada 2026. Dari semula 500 unit, kini melonjak menjadi 1.000 unit melalui Program Jospol. Sebuah sinyal kuat bahwa agenda perbaikan kualitas hidup warga tak bisa ditunda.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan hal tersebut saat peluncuran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Balikpapan, Selasa (5/5/2026).
Di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, ia memastikan penambahan kuota dilakukan untuk mempercepat penanganan hunian tak layak.
“Awalnya 500 unit, kita tambah 500 lagi. Tahun ini genap 1.000 rumah akan kita rehab,” tegasnya.
Langkah ini bukan sekadar program fisik. Rudy Mas’ud menekankan bahwa intervensi pemerintah harus menyentuh langsung ruang hidup masyarakat.
“Negara tidak boleh hanya hadir di atas kertas. Kita harus sampai ke pintu-pintu rumah rakyat,” tandasnya.
Lebih dari Sekadar Bedah Rumah
Program Jospol dirancang bukan hanya memperbaiki bangunan, tetapi mengangkat martabat. Bagi Pemprov Kaltim, rumah layak huni adalah fondasi kesehatan, produktivitas, hingga masa depan keluarga.
Setiap unit RTLH akan mendapat bantuan sekitar Rp25 juta, lebih tinggi dari standar bantuan pusat sebesar Rp20 juta. Penyesuaian ini, menurut Gubernur Rudy mempertimbangkan kondisi geografis dan biaya riil di lapangan.
“Tujuannya jelas: bukan sekadar layak, tapi benar-benar nyaman dan sehat untuk dihuni,” katanya.
Kebijakan daerah ini juga dikaitkan langsung dengan agenda nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemprov Kaltim menggulirkan program subsidi uang muka (DP) rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebanyak 2.000 unit rumah disiapkan dengan bantuan Rp10 juta per penerima.
“Ini untuk membuka akses kepemilikan rumah bagi warga yang selama ini terhalang biaya awal,” jelas Rudy.
Di sisi lain, intervensi pemerintah pusat juga meningkat drastis. Jika tahun sebelumnya hanya 655 unit RTLH yang direhab melalui kementerian, tahun ini melonjak menjadi 3.000 unit. Bahkan melampaui target awal 2.205 unit.
Rudy menyebut lonjakan ini sebagai bukti keberpihakan nyata pemerintah pusat terhadap Kalimantan Timur.
“Ini lompatan besar. Kami mengapresiasi perhatian Presiden yang begitu serius terhadap kebutuhan dasar masyarakat Kaltim,” tutupnya.
Dengan kombinasi intervensi daerah dan pusat, 2026 menjadi tahun percepatan penanganan RTLH di Kaltim, bukan sekadar memperbaiki rumah, tetapi memperbaiki kualitas hidup ribuan keluarga.