Sikat Kesenjangan! Disdikbud Kaltim Genjot Kualitas Sekolah 3T dan Siapkan ‘Karpet Merah’ bagi Anak Pedalaman
Samarinda, nusaetamnews.com : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur tancap gas melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Fokus utama kini diarahkan pada wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) demi memastikan sekolah di pelosok tak kalah saing dengan sekolah di perkotaan.
Plt. Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menegaskan bahwa seluruh kepala sekolah di bawah naungan provinsi wajib menata lingkungan belajar agar tetap nyaman dan berkualitas, meski berada di lokasi yang sulit dijangkau.
“Yang kami gencarkan saat ini adalah pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Kami ingin menciptakan suasana belajar yang tetap oke di mana pun posisinya,” ujar Armin di Samarinda, Selasa (28/4).
Sekolah Terapung Bukan Halangan
Armin membagikan pengalamannya saat melakukan sidak ke SMA Negeri 3 Muara Muntai, Kutai Kartanegara. Meski harus ditempuh satu jam menggunakan kapal dan bangunannya terapung di atas danau, kondisi fisiknya terbukti tetap tertata rapi.
“Secara fisik maupun nonfisik, sekolah-sekolah menengah atas yang kami kunjungi di pelosok menunjukkan progres yang signifikan,” tambahnya.
Kebijakan Afirmasi: Dari Pelosok Menuju Sekolah Unggulan
Meski Angka Partisipasi Kasar (APK) Kaltim tergolong tinggi, fenomena anak pedalaman yang enggan sekolah masih menjadi tantangan. Untuk mendobrak itu, Pemprov Kaltim menyiapkan skema Afirmasi Khusus:
- Kuota Jalur Khusus: Putra-putri asli pedalaman diberi slot khusus di sekolah elite, seperti SMA Negeri 10 Garuda Transformasi Samarinda.
- Jembatan Beasiswa: Lulusan program afirmasi ini diprioritaskan untuk meraih beasiswa kuliah di universitas ternama, baik nasional maupun internasional.
Cetak Guru Lokal, Atasi Masalah ‘Guru Impor’
Salah satu masalah klasik di wilayah 3T adalah banyaknya guru dari luar daerah yang tidak betah dan memilih pindah. Solusinya, Pemprov Kaltim akan “menyekolahkan” anak daerah secara gratis untuk menjadi guru.
“Kami buka peluang kuliah keguruan gratis untuk anak daerah. Tujuannya agar setelah lulus, mereka kembali dan mengabdi di kampung halaman sendiri. Mereka lebih paham medan dan punya ikatan emosional,” jelas Armin.
Untuk mendukung operasional tenaga pendidik pengganti di lapangan, Pemprov Kaltim memastikan payung hukum pembiayaan gaji melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Langkah fleksibel ini diambil agar kualitas pengajaran di pedalaman tetap stabil dan tidak jomplang dibandingkan wilayah kota. (ant/one)