Biar Berkelanjutan! Pemkab Mahulu Rumuskan Tarif Listrik PLTS untuk Kampung Pedalaman dan Kawasan 3T

MAHAKAM ULU, nusaetamnews.com : Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, terus bergerak cepat demi mewujudkan pemerataan energi hingga ke wilayah pelosok. Kali ini, Pemkab Mahulu tengah serius menggodok perumusan tarif layanan listrik berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), khususnya untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Langkah strategis ini diambil agar masyarakat pedalaman bisa menikmati akses listrik secara merata, yang nantinya bakal membuka lebar pintu kemajuan di sektor pendidikan, ekonomi, hingga informasi.

“Bagi kampung-kampung yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan listrik konvensional, PLTS menjadi salah satu solusi mendukung pemerataan akses energi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedalaman,” ungkap Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun (Suhuk), Sabtu (13/6).

Solusi untuk Belasan Kampung yang Belum Tersentuh PLN

Sebagai kabupaten bungsu di Kaltim, tantangan geografis Mahulu memang cukup menantang. Dari total 50 kampung yang tersebar di Mahulu, saat ini tercatat masih ada belasan kampung yang belum teraliri listrik dari PLN.

Sebagai solusinya, sebagian wilayah tersebut kini mengandalkan pasokan listrik mandiri melalui PLTS komunal atau terpusat. Agar layanan PLTS ini gak cuma “anget-anget tahi ayam” alias cepat rusak, Pemkab Mahulu langsung tancap gas menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait “Laporan Pendahuluan Penyusunan Rumusan Tarif Layanan Energi Listrik Berbasis PLTS”, Kamis (11/6) lalu.

“Hasil rumusan ini bukan semata-mata untuk menarik pungutan dari masyarakat, melainkan sebagai instrumen menjamin keberlanjutan operasional, menjaga kualitas pelayanan, memperpanjang umur aset, hingga memastikan investasi daerah bermanfaat dalam jangka panjang,” tegas Suhuk.

Demi Tata Kelola yang Profesional dan Pro-Rakyat

Pemerintah daerah berharap hasil kajian tarif yang sedang digodok ini bisa melahirkan kebijakan yang seimbang. Di satu sisi mampu melindungi aset daerah yang dibangun dengan anggaran besar, di sisi lain tarifnya tetap ramah kantong dan berpihak pada masyarakat kecil.

Melalui mekanisme pembiayaan operasional dan pemeliharaan yang jelas, terukur, serta transparan, Pemkab Mahulu optimistis tata kelola energi baru terbarukan ini bisa berjalan profesional.

“Pemkab Mahulu memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah agar lebih maju, merata, dan berkelanjutan sebagaimana yang menjadi cita-cita bersama,” pungkasnya.(ant/one)