Rayakan HBP ke-62, Lapas Narkotika Samarinda Kejar Target 100% BPJS buat Warga Binaan
Samarinda, nusaetamnews.com : Menjamin hak kesehatan di balik jeruji besi menjadi fokus utama Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda. Memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62, pihak Lapas berkomitmen menuntaskan administrasi kependudukan agar seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ter-cover layanan BPJS Kesehatan.
Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Puang Dirham, menegaskan bahwa kepemilikan NIK adalah kunci untuk mengakses hak dasar kesehatan.
“Kami terus berupaya menuntaskan perekaman e-KTP. Saat ini, 90 persen warga binaan sudah punya NIK, tinggal 58 orang lagi yang sedang proses perekaman fisik bekerja sama dengan Disdukcapil,” ujar Puang Dirham di Samarinda, Senin (27/4).
Layanan Medis 24 Jam & Gratis
Meski saat ini sedang mengalami overcapacity—dihuni 949 orang dari kapasitas ideal 450 orang—layanan kesehatan dipastikan tetap berjalan maksimal. Klinik internal Lapas kini sudah terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan.
Penanggungjawab Klinik, dr. Rehjorena Ivana GM, menjelaskan alur pengobatan dilakukan secara intensif dan tanpa pungutan biaya.
- Tim Medis: 2 Dokter, 3 Perawat, dan 1 Apoteker.
- Kapasitas Layanan: Rata-rata menangani 50 pasien per hari.
- Kasus Terbanyak: Hipertensi dan Diabetes Mellitus.
- Fasilitas Khusus: Tersedia ruang isolasi untuk penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC).
“Layanan kami beroperasi 24 jam untuk kasus gawat darurat. Semua obat-obatan diberikan secara gratis kepada warga binaan,” tambah dr. Ivana.
Tak Sekadar Kesehatan, Ada Support UMKM
Selain fokus pada medis, momen HBP ke-62 ini juga diwarnai dengan aksi sosial nyata. Pihak Lapas menyerahkan bantuan gerobak UMKM kepada keluarga warga binaan. Program pemberdayaan ini diharapkan bisa menjadi penopang ekonomi keluarga selama warga binaan menjalani masa pemulihan di dalam Lapas.
Dengan integrasi data kependudukan dan layanan medis yang mumpuni, Lapas Narkotika Samarinda ingin memastikan bahwa meski sedang menjalani masa hukuman, setiap individu tetap mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak sesuai standar nasional. (ant/one)