Hapus “Kasta” Guru: DPR Desak Pemerintah Jadikan Semua Guru Berstatus PNS

Jakarta, nusaetamnews.com : Komisi X DPR RI melayangkan kritik keras terhadap kebijakan jangka pendek terkait nasib guru honorer. Pemerintah diminta segera menghapus sistem “kastanisasi” pendidik dan menyatukan seluruh status guru di Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai langkah pemerintah melalui SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026—yang hanya menjamin gaji guru honorer hingga akhir 2026—bukanlah solusi permanen.

“Jangan cuma kasih solusi jangka pendek. Kalau statusnya berubah jadi Non-ASN, pastikan hak mereka tidak hilang. Targetnya jelas: jadikan PNS semua sesuai kriteria,” ujar Lalu di Jakarta, Senin (11/05/2026).

Stop Klasterisasi, Mulai Satu Komando

Menurut Lalu, masalah akut pendidikan kita adalah adanya pengelompokan status guru (PNS, PPPK, hingga honorer). Kondisi ini menciptakan ketimpangan kesejahteraan dan ketidakpastian karier yang merugikan masa depan pendidik.

Lalu mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah berani:

• Hapus Status PPPK: Tidak ada lagi guru PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.
• Single Identity: Hanya ada satu status guru nasional, yaitu PNS.
• Rekrutmen Terpusat: Pemerintah pusat harus ambil alih penuh proses rekrutmen, distribusi, hingga pembinaan karier agar lebih merata dari Sabang sampai Merauke.

Efek Domino Status Tunggal

Dengan menyatukan guru dalam skema PNS, DPR yakin tata kelola pendidikan akan jauh lebih efektif.

“Jika semua melalui sistem CPNS, distribusi tenaga pendidik dan peningkatan kompetensi bakal lebih terukur dan berkeadilan. Negara harus hadir, jangan biarkan guru terjebak dalam ketidakpastian,” tegasnya.

Guru Sebagai Fondasi SDM

Langkah ini dinilai krusial untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional secara fundamental. Bagi Komisi X, guru adalah mesin utama pembangunan SDM Indonesia, sehingga kepastian status dan kesejahteraan adalah harga mati.

“Guru itu fondasi. Kalau fondasinya tidak kokoh karena statusnya ‘digantung’, bagaimana kita mau cetak generasi unggul?” pungkas Lalu. (ant/one)