Bukan Sekadar Kertas! Pemprov Kaltim Genjot Indeks Inovasi demi Pelayanan Publik yang Sat-Set

Samarinda, nusaetamnews.com : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) serius membedah rapor inovasi daerahnya. Lewat sosialisasi strategi peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID), seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini “ditatar” untuk menciptakan program yang tidak hanya kreatif di atas kertas, tapi juga solutif bagi warga.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kaltim, Fitriansyah, menegaskan bahwa zaman sekarang inovasi bukan lagi sekadar pajangan. IID harus menjadi instrumen nyata untuk mengukur seberapa adaptif birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat yang makin kompleks.

Inovasi Wajib Berdampak Nyata

Fitriansyah meminta setiap kepala perangkat daerah untuk memperkuat ekosistem riset di kantor masing-masing. Targetnya jelas: inovasi yang diciptakan harus terukur, terimplementasi, dan berkelanjutan (sustainable).

“Kita tidak mau cuma berhenti di ide. Peningkatan nilai IID harus dimulai dari penguatan ekosistem. Pastikan setiap inovasi menjawab kebutuhan masyarakat dan punya dampak nyata pada kinerja pemerintahan,” tegas Fitriansyah di Samarinda, Kamis (30/4).

Syarat “Lolos” Inovasi: Baru dan Bisa Direplikasi

Dalam forum ini, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, hadir memberikan bocoran kriteria inovasi yang bakal divalidasi oleh pusat. Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014, sebuah program baru bisa disebut inovasi jika memenuhi beberapa syarat mutlak:

• Novelty: Mengandung unsur kebaruan.
• Urgensi: Bermanfaat bagi masyarakat luas.
• Efisiensi: Transparan, akuntabel, dan tidak merugikan kas negara.
• Scalable: Mudah untuk direplikasi oleh instansi atau daerah lain.

“Penilaian IID ini sistematis dan berbasis data. Daerah wajib mendokumentasikan setiap tahap, mulai dari inisiasi hingga uji coba, agar dampaknya terlihat jelas secara objektif,” jelas Yusharto.

Budaya Inovasi Kolektif

Menariknya, inovasi kini tidak lagi bersifat top-down. Yusharto menyebutkan bahwa inisiasi bisa lahir dari mana saja, mulai dari Kepala Daerah, Anggota DPRD, ASN di lapangan, hingga masukan langsung dari masyarakat.

Pemprov Kaltim kini optimistis nilai IID mereka bakal melesat. Inovasi yang terbukti sukses akan langsung didorong untuk dikembangkan lebih jauh (scale-up), sementara yang masih “melempem” akan dievaluasi total agar tetap responsif terhadap pelayanan publik.(ant/one)