Lanjut Level! Inspektorat Samarinda “Bedah” Kontrak Land Rover Defender, Cek Sampai Akar-Akarnya
Samarinda, nusaetamnews.com : Urusan mobil dinas mewah Land Rover Defender ternyata nggak berhenti di pemutusan kontrak saja. Inspektorat Daerah Kota Samarinda resmi tancap gas melakukan audit mendalam untuk menjawab keresahan publik.
Inspektur Pembantu II Inspektorat Samarinda, Firdaus Akbar, mengonfirmasi bahwa mulai Sabtu (18/04/2026), timnya sudah mengantongi surat tugas buat menguliti proses pengadaan mobil tersebut dari nol.
Bukan Sekadar Cek Berkas Biasa
Kalau sebelumnya cuma reviu dokumen alias “verifikasi tipis-tipis”, audit kali ini bakal jauh lebih deep. Tim audit punya waktu 14 hari kerja buat menelusuri:
- Proses Perencanaan: Kenapa butuhnya mobil jenis itu?
- Penyusunan Anggaran: Siapa yang menentukan angkanya?
- Eksekusi Kontrak: Kenapa nilainya bisa fantastis?
Soroti “Angka Cantik” yang Mencurigakan
Salah satu yang bikin tim audit geleng-geleng kepala adalah anomali penurunan nilai kontrak yang dirasa nggak masuk akal.
“Ada kontrak yang nilainya cuma turun sekitar Rp100 ribu dari tahun sebelumnya. Nah, ini yang mau kita kaji, sesuai nggak sama aturan mainnya,” ungkap Firdaus.
Diawasi Langsung dari Pusat
Biar nggak ada “main mata” dan hasilnya makin transparan, Inspektorat Samarinda juga dapat supervisi langsung dari Itjen Kemendagri. Semua dokumen penting, mulai dari RKA sampai standar harga, sudah diserahkan ke Jakarta buat dicek ulang.
Apa Sanksinya?
Hingga saat ini, belum ditemukan indikasi pidana, alias masih di ranah pelanggaran administratif dan disiplin pegawai. Tapi jangan salah, kalau terbukti ada main, sanksinya bisa mulai dari yang ringan sampai yang paling berat.
Flashback Singkat
Sebagai pengingat, mobil gagah ini disewa dari PT Indorent sejak 2023 dengan biaya sewa Rp160 juta per bulan. Harusnya kontrak berakhir di akhir 2026 dengan total pengeluaran Rp7,3 miliar. Namun, karena ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi dan harga, kontraknya “diputus paksa” per 16 April kemarin demi menyelamatkan uang rakyat. (ant/one)