Penanggulangan TBC Jangan Berhenti di Puskesmas, 1.038 Desa Dibidik Jadi Desa Siaga

SAMARINDA – Perang melawan AIDS, tuberkulosis (TBC) dan malaria di Kalimantan Timur mulai digeser lebih dekat ke masyarakat. Pemerintah tidak lagi ingin penanggulangan tiga penyakit menular itu hanya bertumpu pada rumah sakit dan puskesmas, tetapi bergerak sampai ke tingkat desa.

Arah baru tersebut dibahas dalam Workshop Petunjuk Teknis Integrasi AIDS, TBC dan Malaria (ATM) Tingkat Provinsi Kaltim 2026, Rabu (12/8/2026).

Pengurus Pusat Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) Suriyanita mengatakan desa harus menjadi bagian penting dalam rantai penanggulangan penyakit menular, mulai dari menemukan kasus, mendorong warga melakukan pemeriksaan, hingga memastikan pasien menjalani pengobatan.

Salah satu pintu masuknya adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program tersebut dinilai dapat diperluas fungsinya agar tidak sebatas pemeriksaan kesehatan umum, tetapi juga menjadi sarana menemukan kasus TBC lebih cepat.

“Jadi bukan hanya cek kesehatan gratis, tapi terintegrasi bersama-sama bareng PKK. Salah satunya SPM-nya kesehatan, salah satunya untuk penanggulangan tuberkulosis,” kata Suriyanita.

Menurut dia, kegiatan masyarakat di tingkat desa seharusnya tidak dilewatkan begitu saja. Setiap momentum dapat dimanfaatkan untuk mengajak warga melakukan skrining sehingga kasus yang selama ini tidak terdeteksi bisa segera ditemukan.

“Di mana tempat ada kegiatan apa pun harus dimonitor yang namanya cek kesehatan gratis. Jadi nanti Desa Siaga ini bisa menemukan kasus sebanyak mungkin,” ujarnya.

Bagi Suriyanita, semakin banyak kasus ditemukan bukan berarti program penanggulangan gagal. Sebaliknya, angka penemuan yang tinggi menunjukkan sistem deteksi bekerja.

“Jangan takut kita melakukan skrining. Makin banyak ditemukan sebenarnya makin baik, supaya kita tahu apa sih bentuk pencegahan, kolaborasi apa yang harus dilakukan,” katanya.

1.038 Desa dan Kelurahan Jadi Sasaran

Langkah berikutnya adalah memperluas Desa Siaga. Saat ini baru 74 desa di Kaltim yang telah memiliki surat keputusan (SK) Desa Siaga.

Angkanya masih jauh dari target. Pemerintah ingin seluruh 1.038 desa dan kelurahan di Kaltim memiliki kapasitas untuk ikut bergerak menangani penyakit menular.

“Nanti targetnya kita ingin 1.038 desa itu semuanya siaga,” kata Suriyanita.

Peran desa nantinya tidak berhenti pada penemuan kasus. Kader juga dapat dilibatkan dalam memastikan pasien tetap menjalani pengobatan secara disiplin, termasuk memantau konsumsi obat.

“ Salah satunya pemantauan minum obat yang perlu dilakukan oleh kader,” ujarnya.
Pendampingan ini menjadi penting karena pengobatan penyakit menular, khususnya TBC, membutuhkan waktu panjang.

Ketidakpatuhan terhadap pengobatan dapat memicu masalah baru, termasuk risiko resistensi obat dan masa pengobatan yang lebih lama.

Karena itu, penanganan pasien harus dilihat secara utuh. Bukan hanya soal obat, tetapi juga kondisi rumah, makanan, dukungan keluarga, serta lingkungan sosial pasien.

Suriyanita mencontohkan model penanganan TBC yang melibatkan banyak pihak. Ketika sebuah desa menemukan sejumlah pasien, pemerintah tidak harus bekerja sendirian.

Kader desa dapat melakukan pendampingan. Pemerintah daerah bisa menangani aspek kesehatan, sementara kebutuhan lain seperti perbaikan rumah dan dukungan makanan dapat dikerjakan bersama lembaga atau organisasi lain.

“Misalnya di desa itu ada kasus TB-nya 10, itu tidak hanya Dinas Kesehatan tapi sama-sama. Ada kadernya dari kader desa. Untuk bedah rumahnya bisa dari Baznas, bisa dari PU. Untuk makanan tambahannya bisa dari Baznas ataupun Dinas Sosial,” jelasnya.

Model kolaborasi itu, kata dia, pernah diterapkan dan menunjukkan hasil. Dari 10 kasus TBC, jumlahnya dapat ditekan menjadi 2 kasus dalam satu tahun setelah penanganan dilakukan secara bersama-sama.

Pendekatan inilah yang ingin diperkuat di Kaltim. Penanggulangan TBC tidak cukup hanya dengan memberikan obat kepada pasien. Faktor sosial dan lingkungan yang ikut memengaruhi proses penyembuhan juga harus disentuh.

Malaria Diburu Menuju Eliminasi 2027

Integrasi ATM juga menjadi bagian dari ambisi Kaltim mempercepat eliminasi malaria.

Kaltim ditargetkan mencapai eliminasi malaria pada 2027, lebih cepat dibanding target nasional Indonesia bebas malaria pada 2030.

Tren kasus malaria di Kaltim menunjukkan penurunan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kaltim, kasus malaria mencapai 2.498 kasus pada 2023, kemudian turun menjadi 1.096 kasus pada 2024.

Meski mengalami penurunan, ancaman penularan belum sepenuhnya hilang. Penguatan surveilans, penemuan dan pengobatan kasus, pencegahan penularan serta perlindungan kelompok berisiko tetap diperlukan.

Integrasi ATM bukan berarti AIDS, TBC, dan malaria ditangani dengan cara yang sama. Ketiganya memiliki karakter penyakit dan pola penularan berbeda.

Namun, ketiganya membutuhkan fondasi yang sama: deteksi sedini mungkin, layanan kesehatan yang kuat, pencegahan, data yang akurat, serta keterlibatan masyarakat.

Target Eliminasi TBC 2030

Pada akhirnya, strategi tersebut diarahkan untuk mengejar target eliminasi TBC pada 2030.

Kuncinya bukan sekadar memperbanyak layanan kesehatan, tetapi memastikan masyarakat yang berada paling dekat dengan pasien ikut menjadi bagian dari sistem penanggulangan.
Jika seluruh desa mampu menemukan gejala, mendorong pemeriksaan, mendampingi pasien, memantau pengobatan, sekaligus menggerakkan dukungan sosial, maka penanganan penyakit menular tidak lagi berhenti ketika pasien meninggalkan fasilitas kesehatan.

“Kita usahakan sampai 2030 bisa eliminasi TB,” tegas Suriyanita.