OJK Kaltim-Kaltara Naik Kelas, Pemprov Tancap Gas Kawal Transformasi Ekonomi
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempertegas langkah memperkuat fondasi ekonomi daerah lewat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi ini penting di tengah derasnya arus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tuntutan transformasi ekonomi pascatambang.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan hal tersebut saat menghadiri pengukuhan dan pisah sambut Kepala OJK Kaltim-Kaltara di Pendopo Odah Etam, Senin (11/5/2026).
Jabatan Kepala OJK Kaltim-Kaltara resmi diserahterimakan dari Parjiman kepada Misran Pasaribu. Acara turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Forkopimda, serta jajaran perbankan dan industri jasa keuangan dari Kaltim dan Kaltara.
Gubernur Harum menegaskan Kaltim tidak boleh terus bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Menurutnya, momentum pembangunan IKN harus menjadi titik balik transformasi ekonomi daerah.
“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kaltim harus bergerak menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru,” tegas Rudy Mas’ud.
Ia menilai OJK memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Karena itu, Pemprov Kaltim mendorong penguatan sinergi melalui peningkatan literasi keuangan, pembiayaan UMKM, pengembangan ekonomi syariah, transformasi digital jasa keuangan, hingga perlindungan masyarakat dari pinjaman online ilegal dan investasi bodong.
Rudy juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga antara OJK, Bank Indonesia, perbankan dan dunia usaha untuk memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendorong Kaltim keluar dari jebakan daerah berpendapatan menengah bawah atau low middle income.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengungkapkan posisi strategis OJK Kaltim-Kaltara kini semakin kuat setelah status kantornya naik dari Kelas C menjadi Kelas A sekaligus ditunjuk sebagai koordinator perwakilan OJK wilayah Kalimantan.
Menurut Hernawan, peningkatan status tersebut sejalan dengan pertumbuhan sektor jasa keuangan di Kaltim dan Kaltara yang terus menunjukkan tren positif. Hingga 31 Maret 2026, pertumbuhan kredit perbankan tercatat meningkat signifikan.
“Kami berharap peningkatan status ini semakin memperkuat dukungan terhadap pembangunan Kalimantan Timur agar keluar dari kategori low middle income,” ujarnya.
Penguatan peran OJK di Kalimantan dinilai menjadi sinyal penting bahwa Kaltim tidak hanya diposisikan sebagai daerah penyangga IKN, tetapi juga sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.