MBG Bukan Sekadar Makan Gratis, Kaltim Dorong Dampak Nyata pada Gizi Anak
Samarinda, nusaetamnews.com : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didorong tidak berhenti pada penyediaan makanan bagi anak-anak, tetapi harus mampu menghasilkan perubahan nyata terhadap kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya pengawasan, pendataan, hingga evaluasi untuk memastikan program nasional tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak yang terukur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan hal itu usai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Menteri Dalam Negeri bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan kepala daerah se-Indonesia terkait dukungan pelaksanaan MBG, Kamis (13/8/2026).
Rakorsus yang berlangsung secara virtual dari Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala BGN Sudaryono.
Bagi Kaltim, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan. Pemerintah daerah ingin memastikan program tersebut berkontribusi terhadap perbaikan status gizi, terutama bagi anak sekolah dan kelompok rentan.
“Program MBG harus kita dukung karena bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencegah stunting, serta memenuhi kebutuhan gizi dan menurunkan angka malnutrisi pada anak-anak sekolah maupun kelompok rentan,” tegas Sri.
Perangkat daerah diminta tetap aktif melakukan monitoring dan evaluasi, meski sebagian besar kewenangan pelaksanaan berada di pemerintah kabupaten/kota.
Salah satu perhatian utama adalah keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemprov Kaltim ingin memastikan seluruh SPPG memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dinas Kesehatan Kaltim pun diminta berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk memantau kondisi SPPG, sekaligus memetakan mana yang sudah memiliki SLHS dan mana yang masih harus memenuhi persyaratan tersebut.
“Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk melakukan monitoring pelaksanaan SPPG,” ujarnya.
Tak kalah penting, kata Sri, adalah memastikan manfaat MBG bisa dibuktikan melalui data.
Pemprov Kaltim mendorong pendataan penerima MBG, khususnya anak-anak yang mengalami stunting. Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk melihat apakah program benar-benar membawa perubahan terhadap kondisi gizi penerima manfaat.
“Juga melakukan pendataan berapa orang yang sudah mendapatkan MBG untuk stunting. Apakah ada perubahan atau tidak setelah mendapatkan program. Itu yang kita harapkan,” katanya.
Menurut Sri, data yang terintegrasi akan menjadi dasar untuk menilai efektivitas MBG sekaligus menentukan intervensi berikutnya. Dengan begitu, program tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi dapat diukur hasilnya.
Di sisi lain, Rakorsus juga menekankan perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai konsumsi makanan bergizi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Pemerintah daerah juga diminta memperbarui data penerima manfaat serta memperhatikan pengelolaan sisa makanan dan limbah dari SPPG.
Setiap kendala, risiko, maupun persoalan di lapangan juga perlu dicatat sebagai bahan evaluasi bersama.
“Secara paralel, kolaborasi dengan dinas kabupaten/kota, datanya bisa tersaji dengan baik,” kata Sri.
Keberhasilan MBG pada akhirnya bukan hanya soal makanan yang sampai ke meja makan anak-anak, tetapi tentang bagaimana program tersebut ikut membentuk generasi yang lebih sehat, bebas dari persoalan gizi, dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. (le)