Langkah Pemkab Kutim Cegah Karhutla Lewat Kolaborasi Lintas Sektor dan Relawan Lokal
Kutim, nusaetamnews.com : Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengambil langkah sigap untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Memasuki musim kemarau, Pemkab Kutim memilih untuk memperkuat strategi pencegahan ketimbang sekadar menangani dampaknya saat api sudah terlanjur membesar.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak. Menurutnya, stabilitas wilayah dari ancaman karhutla tidak bisa diraih sendirian, melainkan butuh keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat, aparat keamanan, hingga sektor swasta.
Strategi yang diusung berfokus pada pencegahan awal. Pendekatan ini dinilai tidak hanya lebih efektif meredam potensi karhutla, tetapi juga krusial untuk menjaga keselamatan warga, kelestarian ekosistem, serta kelangsungan sektor ekonomi lokal seperti perkebunan dan kehutanan.
Langkah konkret di lapangan diungkapkan oleh Kepala BPBD Kutim, Sulastin. Pihaknya terus memaksimalkan peran relawan lokal melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana di berbagai titik, seperti Kecamatan Kombeng dan Muara Wahau. Wilayah lain seperti Teluk Pandan juga diprioritaskan untuk penyesuaian strategi mitigasi.
Tidak berhenti di tingkat desa, BPBD Kutim kini sedang merintis pembentukan RT Tangguh Bencana agar kewaspadaan berada di level terdekat dengan warga. Selain itu, edukasi soal bahaya membuka lahan dengan cara membakar serta sosialisasi pengurangan emisi karbon gencar dijalankan di daerah seperti Bengalon dan Muara Ancalong.
Untuk memantau kondisi lapangan secara langsung, patroli terpadu rutin digelar di area rawan seperti Sangkulirang, Kaliorang, dan Manubar. Pengawasan ketat ini bertujuan memastikan seluruh kawasan bebas dari titik api.
Seluruh upaya pencegahan ini didukung sinergi lintas instansi yang melibatkan TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, hingga pihak swasta. Kerjasama lintas daerah juga diperluas, mulai dari pengamanan wilayah perbatasan bersama Pemkot Bontang hingga penyusunan nota kesepahaman dengan BPBD Kabupaten Berau. (ant/one)