Gebrakan ‘Jospol’ 2026: Gubernur Rudy Mas’ud Naikkan Kuota Bedah Rumah 100 Persen, Targetkan 1.000 Unit Kelar Tahun Ini
Balikpapan, nusaetamnews.com : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi menaikkan standar kesejahteraan papan bagi warga Bumi Etam. Melalui program Jaring Pengaman Sosial dan Politik (Jospol), Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menargetkan rehabilitasi 1.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sepanjang tahun 2026.
Angka ini melonjak drastis dua kali lipat dari rencana awal. Gubernur Rudy menegaskan, penambahan kuota ini merupakan respons cepat pemerintah terhadap realita kebutuhan hunian layak yang masih tinggi di lapangan.
“Target awal sebenarnya 500 unit, tapi melihat kebutuhan mendesak di masyarakat, kami tambah 500 unit lagi. Total tahun ini 1.000 rumah warga akan kita rehabilitasi total agar jadi hunian sehat dan layak,” tegas Rudy saat ditemui di Balikpapan, Rabu (7/5).
Bantuan Tunai di Atas Standar Nasional
Sadar akan tingginya harga material bangunan di Kalimantan, Pemprov Kaltim mematok nilai bantuan sebesar Rp25 juta per unit. Angka ini berada di atas standar rata-rata kementerian yang biasanya hanya mengalokasikan Rp20 juta.
“Pemerintah tidak boleh cuma hadir seremonial. Kita harus benar-benar ‘mengetuk pintu’ rumah rakyat. Nilai bantuan kita sesuaikan dengan indeks harga material dan tantangan geografis agar hasilnya maksimal dan berkualitas,” tambah Rudy.
Sinergi 3 Juta Rumah: Gratis DP untuk Warga Rentan
Tak hanya sekadar membedah rumah tua, Program Jospol 2026 juga berakselerasi dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam penyediaan 3 juta rumah. Pemprov Kaltim meluncurkan subsidi Gratis DP (Uang Muka) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Target: 2.000 unit rumah baru.
- Subsidi: Rp10 juta per penerima manfaat (untuk biaya administrasi dan uang muka).
- Tujuan: Mempermudah warga rentan memiliki aset hunian pribadi tanpa beban biaya awal yang mencekik.
Dukungan Pusat ‘Melonjak’ Tajam
Apresiasi mendalam disampaikan Gubernur Rudy kepada Presiden Prabowo melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pasalnya, Kaltim mendapat “durian runtuh” berupa lonjakan kuota rehabilitasi dari APBN.
| Tahun | Kuota Rehabilitasi Pusat (Unit) |
| 2025 | 655 |
| 2026 | 3.000 |
“Terima kasih Bapak Presiden atas perhatian besarnya. Sinergi antara pusat dan daerah lewat Program Jospol ini akan mempercepat transformasi kesejahteraan hingga ke pelosok Kaltim,” pungkas Rudy.
Dengan gabungan ribuan unit dari pusat dan seribu unit dari pemprov, tahun 2026 diproyeksikan menjadi tahun “bedah rumah” besar-besaran di Kalimantan Timur demi mengangkat martabat hidup masyarakat miskin. (ant/one)