Jembatan Kritis di Kaltim Mulai Disisir, Gubernur Minta PU Bergerak Cepat

SAMARINDA – Persoalan jembatan kritis di sejumlah wilayah Kalimantan Timur mulai mendapat perhatian serius. Pemerintah Provinsi Kaltim diminta tidak menunggu sampai terjadi kecelakaan untuk bergerak.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meminta Dinas PUPR Kaltim segera memetakan jembatan yang kondisinya membahayakan, termasuk jembatan yang menjadi akses vital masyarakat di pelosok.
Persoalan itu kembali mencuat setelah kondisi jembatan gantung darurat di Desa Santan Ulu, Kutai Kartanegara, viral dan langsung dilaporkan masyarakat kepada gubernur.
Jembatan tersebut menjadi akses warga menyeberangi sungai, termasuk anak-anak yang setiap hari menggunakannya untuk berangkat dan pulang sekolah.
“Kemarin sempat viral jembatan darurat di Desa Santan Ulu, Kutai Kartanegara. Saya langsung hubungi Pak Bupati Kukar. Kita akan segera ke lokasi,” kata Rudy saat memimpin Morning Briefing di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (27/7/2026).
Kondisinya bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut keselamatan warga. Jembatan darurat tersebut menggunakan konstruksi sederhana dan melintasi sungai yang disebut masih berpotensi dihuni buaya.
Risiko semakin besar karena jembatan menjadi jalur rutin masyarakat, termasuk siswa SD dan SMP.
Diperkirakan sekitar 20 kepala keluarga bermukim di kawasan tersebut dan mengandalkan jembatan sebagai akses utama aktivitas sehari-hari.
Bagi warga, jembatan bukan sekadar penghubung dua sisi sungai. Akses yang aman menentukan kelancaran pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas sosial hingga pergerakan ekonomi.
Persoalan serupa juga ditemukan di sejumlah titik lain. Saat melakukan kunjungan ke Kampung Lemper, Deraya, Tanjung Soke dan Gerunggung di Kutai Barat pada awal Juli, Rudy turut melintasi jembatan-jembatan yang kondisinya memprihatinkan.
Jalur Bongan, Kutai Barat menuju Sotek, Penajam Paser Utara, juga menjadi salah satu perhatian. Pemprov Kaltim diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta pemerintah kabupaten agar penanganannya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Rudy kini meminta Dinas PUPR Kaltim melakukan inventarisasi menyeluruh. Jembatan yang rusak, kritis maupun membutuhkan pembangunan baru harus segera dipetakan, lalu disusun berdasarkan tingkat urgensinya.
“Tolong ini jadi perhatian. Dinas PU segera identifikasi lokasi mana saja yang memerlukan jembatan atau perbaikan. Sesuaikan dengan kemampuan anggaran kita,” tegas Rudy.
Instruksi itu menjadi sinyal bahwa penanganan jembatan kritis tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah muncul keluhan atau viral di media sosial.
Pemetaan diperlukan agar pemerintah mengetahui titik mana yang paling berbahaya dan harus mendapat penanganan lebih dulu—terutama jembatan yang menjadi satu-satunya akses warga dan anak sekolah.
Sebab, bagi masyarakat di pelosok, jembatan yang aman bukan kemewahan. Itu jalan utama untuk sekolah, berobat, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari.