Berhasil Kelola Dana Karbon, Kaltim Dilirik Jadi Percontohan Antisipasi Perubahan Iklim
Jakarta, nusaetamnews.com : Keberhasilan Kalimantan Timur mengelola program Forest Carbon Partnership Facility–Carbon Fund (FCPF-CF) membuka peluang bagi daerah ini menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dan badan layanan umum daerah (BLUD) untuk penanganan antisipasi perubahan iklim.
Apresiasi pemerintah pusat tersebut menjadi modal bagi Pemprov Kaltim untuk memperkuat tata kelola layanan lingkungan, termasuk mengembangkan fungsi laboratorium daerah guna mendukung pengawasan pencemaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni mengatakan pengalaman Kaltim menjalankan Program FCPF-CF menjadi salah satu bukti kapasitas daerah dalam mendukung agenda penanganan perubahan iklim.
“Pemerintah pusat mengapresiasi keberhasilan Kaltim dalam mengelola Program FCPF-CF dalam antisipasi perubahan iklim,” kata Sri saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan BLUD di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, keberhasilan tersebut juga membuka ruang bagi Kaltim untuk menjadi rujukan daerah lain dalam mengembangkan model pengelolaan UPTD dan BLUD yang mendukung penanganan persoalan lingkungan.
“Bahkan, Kaltim diyakini bisa menjadi percontohan dalam pengelolaan UPTD dan BLUD untuk penanganan perubahan iklim di daerah,” ujarnya.
Labkesda Bisa Diperluas untuk Pengujian Lingkungan
Di tengah peluang tersebut, Kaltim masih menghadapi pekerjaan rumah dalam penyediaan fasilitas pengujian lingkungan. Hingga kini, Pemprov Kaltim belum memiliki laboratorium lingkungan khusus.
Meski demikian, Kaltim telah mempunyai Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang dinilai berpotensi dikembangkan untuk mendukung kebutuhan pengujian tertentu, termasuk pemeriksaan kualitas air yang berkaitan dengan persoalan pencemaran.
Sri menegaskan keberadaan Labkesda akan tetap dipertahankan. Pengembangan fungsi dan programnya juga menjadi salah satu opsi untuk memperkuat dukungan pemerintah daerah terhadap penanganan masalah lingkungan.
“Kita yakin ini menjadi gagasan yang bagus dalam tata kelola BLUD sekolah dan UPTD terkait pengelolaan laboratorium lingkungan,” jelasnya.
Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas layanan daerah sekaligus mendukung upaya pengawasan lingkungan secara lebih terarah.
Namun, peluang menjadikan Kaltim sebagai percontohan tentu perlu diikuti penguatan tata kelola kelembagaan, kesiapan fasilitas, serta kemampuan layanan dalam menjawab kebutuhan pengujian lingkungan di daerah.
Rapat koordinasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri itu membahas pengelolaan BLUD pada satuan pendidikan dan UPTD laboratorium lingkungan. Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperdalam pemahaman mengenai tata kelola BLUD agar pengelolaannya berjalan efektif dan sesuai ketentuan.
Dalam kegiatan tersebut, Sri Wahyuni didampingi Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin, Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Joko Istanto, serta Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Doni Fahroni.(lee)