BD Kaltim Tertekan, Gratispol Tetap Gaspol: Rp7,11 Triliun Disiapkan untuk 700 Ribu Mahasiswa
Samarinda, nusaetamnews.com : Anggaran daerah boleh menyusut, tetapi akses pendidikan tinggi bagi anak-anak Kalimantan Timur (Kaltim) tak boleh ikut terpangkas. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan komitmen melanjutkan Program Gratispol Pendidikan dengan target menjangkau 702.679 mahasiswa hingga 2030.
Tak tanggung-tanggung, total anggaran yang direncanakan untuk program pendidikan tinggi tersebut mencapai Rp7,11 triliun selama periode pelaksanaan.
Komitmen ini menjadi tantangan tersendiri di tengah tekanan fiskal daerah. APBD Kaltim terus menyusut signifikan, bahkan turun sekitar Rp10 triliun dibandingkan 2024. Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menutup kesempatan generasi muda melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, S2, hingga S3.
Pendidikan bukan sekadar program pemerintah, melainkan jalan untuk mengubah masa depan masyarakat dan memutus mata rantai kemiskinan.
“Kami yakin, rantai kemiskinan hanya bisa diputus dengan pendidikan,” tegas Rudy.
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa pembangunan sumber daya manusia tetap ditempatkan sebagai investasi jangka panjang Kaltim, sekalipun kemampuan keuangan daerah menghadapi tekanan.
Enam Tahun Anggaran, Target Penerima Terus Bertambah
Berdasarkan perencanaan yang disusun, jumlah penerima Gratispol Pendidikan ditargetkan meningkat dari tahun ke tahun.
Pada tahun pertama, yakni 2025, program ini menyasar 33.546 mahasiswa dengan anggaran Rp204,63 miliar.
Memasuki 2026, target penerima meningkat menjadi 124.045 mahasiswa dengan alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp1,31 triliun.
Selanjutnya, pada 2027 jumlah penerima ditargetkan mencapai 129.045 mahasiswa dengan anggaran Rp1,33 triliun. Pada 2028, target meningkat menjadi 132.045 mahasiswa dengan anggaran Rp1,38 triliun.
Pada 2029, jumlah penerima diproyeksikan mencapai 140.499 mahasiswa dengan anggaran Rp1,41 triliun. Sementara pada 2030, target kembali meningkat menjadi 143.499 mahasiswa dengan anggaran Rp1,48 triliun.
Dengan skema tersebut, pemerintah menargetkan perluasan akses pendidikan tinggi secara bertahap hingga akhir periode perencanaan.
Gratispol pun bukan sekadar soal membayar uang kuliah. Program ini diharapkan membuka peluang lebih besar bagi anak-anak Kaltim untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa harus menjadikan keterbatasan ekonomi sebagai penghalang.
PTN dan PTS Kebagian, Akses Dibuka Lebih Luas
Pemprov Kaltim telah menjalankan Gratispol melalui sejumlah skema, meliputi beasiswa dalam daerah, luar daerah, luar negeri, kerja sama, dan afirmasi.
Program ini mencakup mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Dengan cakupan tersebut, kesempatan memperoleh dukungan pendidikan tidak hanya bertumpu pada satu jalur perguruan tinggi.
Rudy berharap mahasiswa dan calon penerima memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ia juga mendorong anak-anak Kaltim aktif mengikuti proses pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Gratispol Pendidikan Kaltim�.
Calon penerima perlu mengikuti tahapan yang telah ditetapkan agar proses verifikasi, penetapan, hingga penyaluran bantuan dapat berjalan sesuai mekanisme.
Dari Verifikasi hingga Pengembalian UKT
Proses penerimaan Gratispol dimulai dari Tim Pengelola Pendidikan Gratispol (TP2G). Pada tahap ini, data mahasiswa diterima, diverifikasi, dan divalidasi hingga peserta dinyatakan terdaftar.
Setelah itu, proses berlanjut ke Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk penetapan penerima. Tahapan tersebut meliputi pengumuman penerima hingga penerbitan surat keputusan (SK) penetapan.
Untuk pencairan, Biro Kesra mengajukan penyaluran dana kepada Bankaltimtara. Selanjutnya, mekanisme penyaluran disesuaikan dengan jenis program yang diikuti.
Pada skema beasiswa dalam daerah, dana disalurkan ke rekening perguruan tinggi. Sementara untuk program luar daerah, luar negeri, program khusus, dan afirmasi, penyaluran dilakukan melalui transfer ke rekening pribadi penerima sesuai ketentuan.
Bagi mahasiswa yang telah membayar uang kuliah tunggal (UKT) terlebih dahulu, proses selanjutnya mencakup pengembalian dana atau refund melalui mekanisme yang berlaku.
Dengan target ratusan ribu mahasiswa dan anggaran triliunan rupiah, tantangan Gratispol bukan hanya memperluas jumlah penerima, tetapi juga memastikan proses administrasi dan penyaluran berjalan tepat sasaran.
Di tengah menyusutnya APBD, keberlanjutan Gratispol menjadi ujian penting: mampukah Kaltim menjaga akses pendidikan tinggi sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi mahasiswa?
Program ini membuka peluang bagi generasi muda Kaltim. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengelolaan yang akuntabel agar kesempatan kuliah tidak berhenti sebagai target di atas kertas.(lee)