Model Komunikasi Gubernur Rudy Mas’ud Kena Semprot

Samarinda – Komunikasi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mendapat sorotan akademisi. Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Mulawarman (Unmul), Silviana Purwanti, menilai pola komunikasi Rudy cenderung reaktif karena penjelasan pemerintah kerap muncul setelah kebijakan menuai polemik, bukan melalui dialog sebelum keputusan diambil.Pola tersebut dinilai berisiko memperlebar jarak antara pemimpin dan masyarakat. Sebab, publik tidak hanya membutuhkan klarifikasi ketika kontroversi mencuat, tetapi juga keterbukaan, pelibatan warga, serta ruang untuk menyampaikan aspirasi sejak awal.Silviana menyoroti sejumlah polemik yang melibatkan Gubernur Kaltim, mulai dari pengadaan mobil dinas, renovasi rumah jabatan, hingga keberangkatan Rudy ke Singapura ketika sejumlah wilayah Kaltim dilanda kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Menurutnya, persoalan komunikasi kepemimpinan bukan sekadar kemampuan menjelaskan keputusan, melainkan juga kemauan mendengarkan masyarakat sebelum kebijakan ditetapkan.“Pemimpin yang partisipatif itu menjelaskan sebelum memutuskan, sedangkan yang top-down biasanya menjelaskan setelah ada protes,” ujar Silviana di Samarinda, Sabtu, 24 Oktober 2026.Silviana menilai penggunaan video dan media sosial sebagai saluran komunikasi pemerintah belum tentu cukup untuk membangun kedekatan dengan masyarakat.Di era digital, pesan memang bisa disampaikan dengan cepat. Namun, komunikasi yang efektif tidak cukup hanya memastikan informasi sampai kepada publik. Pemerintah juga harus membuka ruang bagi masyarakat untuk merespons, bertanya, bahkan menyampaikan kritik.Media sosial, kata dia, semestinya menjadi ruang komunikasi dua arah, bukan sekadar panggung untuk mengklarifikasi kontroversi atau membangun citra setelah persoalan mencuat.“Publik itu butuh kehadiran, bukan hanya pernyataan,” tegasnya.Ia menekankan, kritik masyarakat seharusnya direspons dengan kesediaan mendengarkan sebelum memberikan penjelasan. Jika memang terdapat kekeliruan, pemimpin juga perlu berani mengakuinya tanpa terus-menerus sibuk membenarkan diri.Sebab, jarak antara pemimpin dan masyarakat bukan semata-mata muncul karena kritik, melainkan ketika warga merasa suara mereka tidak didengar atau justru dihindari.“Yang membuat jarak itu bukan kritiknya, tetapi kesan bahwa pemimpin menghindari kritik,” jelasnya.Dalam kondisi tersebut, permintaan maaf saja tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan publik. Masyarakat membutuhkan bukti perubahan sikap dan tindakan yang konsisten, bahkan setelah polemik mereda.Silviana juga mengingatkan pentingnya membedakan sikap tegas dengan sikap defensif ketika seorang pemimpin menghadapi kritik.Pemimpin yang tegas, menurutnya, mampu menjelaskan alasan di balik keputusan sekaligus bersedia mempertanggungjawabkannya kepada publik. Sebaliknya, sikap defensif cenderung berorientasi pada pembenaran diri atau justru memilih diam ketika menghadapi persoalan.Konsistensi antara perkataan dan tindakan juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan. Bahkan, perilaku orang-orang di sekitar pemimpin dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas kepemimpinan.Dampaknya tidak berhenti pada citra pribadi seorang gubernur. Ketika komunikasi pemerintah dinilai tidak peka terhadap kebutuhan warga, kekecewaan publik berpotensi menutupi berbagai program dan pekerjaan yang telah dilakukan pemerintah.Meski demikian, Silviana tidak menyimpulkan apakah kinerja Gubernur Kaltim sudah maksimal atau belum. Ia menegaskan, penilaian terhadap kinerja pemerintahan membutuhkan bukti dan data, sedangkan analisis yang disampaikannya berfokus pada pola komunikasi kepemimpinan.Terkait aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu, 21 Oktober 2026, Silviana menilai langkah Rudy menemui massa dan menindak ajudannya merupakan perkembangan positif.Namun, langkah tersebut perlu dibuktikan melalui perubahan yang berkelanjutan. Respons ketika tekanan publik sedang tinggi tidak boleh berhenti sebagai tindakan sesaat untuk meredam kontroversi.Komunikasi kepemimpinan yang ideal harus bertumpu pada empati, keterbukaan, dan kesediaan hadir di tengah masyarakat. Warga yang kritis tidak serta-merta berarti membenci pemimpinnya. Kritik justru bisa menjadi bentuk kepedulian terhadap arah kebijakan dan masa depan daerah.