Bedah Rumah Kaltim Dikebut, 3.741 Unit Jadi Target hingga Akhir Tahun
SAMARINDA – Program bedah rumah di Kalimantan Timur menghadapi tantangan geografis. Target ribuan rumah tidak layak huni harus dituntaskan, sementara akses menuju sejumlah wilayah pedalaman masih terkendala kondisi transportasi dan cuaca.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pun mendorong kolaborasi dengan pemerintah pusat agar program peningkatan kualitas hunian tidak berhenti di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Rapat Koordinasi Progres Bedah Rumah Kaltim bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara daring dari Kantor Gubernur Kaltim, Senin (21/9/2026).
Kaltim mendapat alokasi bantuan bedah rumah dari Kementerian PKP sebanyak 3.741 unit pada 2026. Angka ini melonjak dibandingkan alokasi 2025 yang hanya 653 unit.
Artinya, terdapat tambahan 3.088 unit atau meningkat sekitar 473 persen dalam setahun.
Namun, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya berjalan mulus. Kepala Balai PKP Kaltim Mustofa Otfan mengungkapkan hingga saat ini baru 379 unit yang telah selesai dikerjakan atau sekitar 10,31 persen dari total target.
“Kendala kita daerah yang jauh, sulit dijangkau dan terpencil. Kondisi cuaca juga berdampak terhadap jalur transportasi untuk distribusi material,” kata Mustofa, didampingi Kepala Satker PKP Kaltim Rudi Yunanto.
Menurut dia, sejumlah jalur sungai di wilayah pedalaman mengalami penyusutan debit air, bahkan mengering. Kondisi tersebut menyulitkan pengiriman material bangunan ke lokasi penerima bantuan.
Rp20 Juta Tak Cukup untuk Semua Wilayah
Gubernur Rudy menilai besaran bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20 juta per unit perlu disesuaikan dengan kondisi geografis penerima manfaat.
Untuk kawasan perkotaan seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, nilai tersebut dinilai masih relatif memadai. Namun, situasinya berbeda ketika pembangunan dilakukan di wilayah pedalaman Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau, dan daerah terpencil lainnya.
“Kalau seperti Samarinda, Bontang atau Balikpapan, kami rasa Rp20 juta masih cukup. Tapi kalau sudah daerah remote area, kita perlu kolaborasi,” ujar Rudy.
Pemprov Kaltim sendiri telah menyiapkan anggaran untuk 1.000 unit rumah melalui APBD 2026. Rinciannya, 500 unit dialokasikan dalam APBD murni dan tambahan 500 unit melalui APBD perubahan.
Rudy menegaskan program pusat dan daerah perlu disinergikan agar perbaikan rumah warga dapat dilakukan secara lebih optimal, terutama di lokasi dengan biaya distribusi material yang tinggi.
“Kami perlu kolaborasikan, Pak Menteri. Sebab alokasi Balai PKP sebesar Rp20 juta per unit tidak akan cukup untuk daerah-daerah terpencil,” tegasnya.
Selain persoalan akses wilayah, pelaksanaan program juga menghadapi kendala administrasi. Sekitar 233 calon penerima bantuan disebut masih mengalami kesulitan membuka rekening baru di Bankaltimtara.
Rudy meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan melalui layanan jemput bola, khususnya bagi warga yang tinggal di kawasan terpencil.
“Secepatnya kami minta Bankaltimtara untuk jemput bola bagi warga penerima, terutama yang berada di kawasan remote area,” pintanya.
Menteri PKP Maruarar Sirait meminta jajaran balai dan satuan kerja memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah. Setiap kendala, kata dia, harus segera dilaporkan dan dicarikan solusi bersama.
“Kita berkejaran dengan waktu. Sekarang sudah September dan target 31 Desember semua selesai,” tegas Maruarar.
Selain bedah rumah yang dibiayai APBN, Maruarar juga mendorong pemerintah daerah menyosialisasikan program KUR perumahan dan KPR subsidi melalui perbankan Himbara. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat, termasuk pelaku UMKM, dalam memenuhi kebutuhan hunian sekaligus mengembangkan usaha.