APBD Kukar 2026 “Anjlok” ke Rp7,16 Triliun, Bupati Aulia Rahman Minta OPD Putar Otak & Kreatif Cari Cuan

Tenggarong, nusaetamnews.com :  Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) lagi diterjang “turbulensi” fiskal yang cukup kencang. Bayangkan saja, APBD 2026 yang awalnya diprediksi tembus Rp10 triliun, kini resmi diketok di angka Rp7,16 triliun.

Menanggapi penyusutan anggaran yang lumayan drastis ini, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri meminta seluruh jajarannya gak lembek dan tetap gaspol urusan kinerja.

Penyebab Utama: Dana Transfer Pusat Menurun

Anjloknya anggaran ini ternyata buntut dari menurunnya dana transfer keuangan dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini otomatis memaksa Pemkab Kukar buat melakukan penyesuaian besar-besaran pada rencana kerja yang sudah disusun.

“Turbulensi kapasitas fiskal ini menyebabkan beberapa rencana kerja perlu dilakukan penyesuaian kembali. Kita harus kreatif menggali tiap potensi pendapatan daerah,” tegas Bupati Aulia di Tenggarong, Selasa (21/04/2026).

Strategi Baru: Kolaborasi Bareng Swasta

Bupati Aulia mengingatkan kalau keterbatasan duit bukan alasan buat berhenti berinovasi. Ia mendorong strategi pembangunan kolaboratif, alias gak cuma mengandalkan APBD, tapi juga menggandeng pihak swasta dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa poin penting yang ditekankan bupati antara lain:

• Fokus & Selektif: Program kerja harus benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat luas, bukan cuma formalitas.
• Inovasi & Kolaborasi: Instansi diminta lebih kuat bekerja sama agar target pembangunan tetap tercapai meski budget mepet.
• Transparansi: Meski anggaran lagi sulit, proses perencanaan tetap harus terbuka lewat Musrenbang.

Musrenbang 2027: Dengar Aspirasi Rakyat

Di tengah situasi sulit ini, Pemkab Kukar tetap menggelar Musrenbang RKPD 2027 sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. Bupati mengapresiasi masyarakat yang tetap aktif kasih gagasan dan aspirasi buat kemajuan daerah.

“Musrenbang ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas di era keterbukaan informasi. Kebijakan pemerintah harus tersampaikan lewat pendekatan partisipatif,” tambahnya.

Bupati menutup dengan pesan kuat bahwa Kukar harus tetap solid dalam menjalankan kebijakan nasional dan provinsi, sambil tetap lincah merespons keterbatasan ruang fiskal demi kepentingan rakyat Bumi Etam. (ant/one)