Keterbatasan Anggaran Efisiensi, DPRD Samarinda Minta Pemkot Susun Skala Prioritas Perbaikan Sekolah
Samarinda, nusaetamnews.com : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk menyusun skala prioritas dalam perbaikan fasilitas pendidikan. Langkah ini dinilai mendesak guna menyiasati keterbatasan alokasi anggaran akibat kebijakan efisiensi daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa pemerintah kota harus memilah setiap usulan berdasarkan tingkat kerawanan bangunan dan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar mengakomodasi seluruh permohonan tanpa pemetaan yang jelas.
Berdasarkan pemetaan data Komisi IV DPRD Samarinda, terdapat sekitar 35 Sekolah Dasar (SD) yang diproyeksikan menerima rehabilitasi ringan pada tahun 2027. Di tingkat sekolah menengah, sekitar 15 Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga masuk dalam daftar usulan perbaikan sarana dan prasarana.
Puji membeberkan bahwa temuan dari kunjungan lapangan menunjukkan masih banyak ruang kelas SD maupun SMP di berbagai kecamatan yang mengalami kerusakan, mulai dari skala ringan hingga membutuhkan renovasi berat. Usulan perbaikan tersebut terus mengalir lewat Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan maupun Musrenbang tingkat kelurahan hingga kota.
Namun, banyaknya kebutuhan perbaikan fisik sarana sekolah tersebut tidak berimbang dengan kapasitas keuangan daerah yang tengah dibayangi penyesuaian efisiensi anggaran.
Puji menjelaskan bahwa pembiayaan rehabilitasi fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat mengandalkan APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, maupun sumber pendanaan sah lainnya. Namun dengan adanya efisiensi, pemilihan proyek fisik yang paling mendesak menjadi syarat mutlak.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyoroti kejelasan proyek perbaikan SMP Negeri 24 Samarinda yang telah masuk dalam program kerja tahun anggaran 2026. Hingga kini, proyek tersebut belum masuk tahap lelang sehingga waktu pelaksanaannya belum menemui kepastian.
Komisi IV DPRD Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus mengawal deretan usulan perbaikan fisik sekolah yang tertunda agar tetap diakomodasi secara bertahap dalam dokumen perencanaan dan penganggaran periode berikutnya.(ant/one)