Pemkab Kutim Gandeng Apkasindo Lindungi Petani Sawit dan Dorong Harga TBS yang Adil

Sangatta, nusaetamnews.com : Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memperkuat sinergi dengan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPD Apkasindo) Kutim untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kelapa sawit di wilayah tersebut.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa komoditas kelapa sawit merupakan salah satu pilar utama perekonomian masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, dukungan pemerintah diberikan secara berimbang, baik bagi perusahaan perkebunan maupun bagi petani rakyat yang menjadi ujung tombak rantai pasok.

Pesan tersebut disampaikan Ardiansyah saat melantik jajaran pengurus DPD Apkasindo Kutim periode 2026–2031 di Sangatta.

Kutai Timur saat ini memiliki potensi lahan perkebunan sawit seluas 500 ribu hektare yang mencakup kebun rakyat, kemitraan, hingga milik perusahaan. Bupati berharap Apkasindo tidak hanya menjadi tempat berkumpul, melainkan tampil sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang layak, transparan, dan menguntungkan petani.

Apkasindo juga didorong menjadi wadah jembatan komunikasi yang konstruktif antara petani, pemerintah daerah, dan perusahaan perkebunan guna melindungi petani dari praktik penekanan harga yang tidak wajar.

Ketua DPD Apkasindo Kutim yang baru dilantik, Yan Ipuy, menyampaikan komitmennya untuk bergerak cepat menjawab harapan tersebut. Fokus utama kepengurusan baru ini adalah memperjuangkan hak-hak petani sekaligus mendampingi peningkatan kapasitas budi daya mereka.

Selain mengawal keterbukaan harga TBS, Apkasindo Kutim berencana menggelar edukasi rutin mengenai teknik penanaman yang baik, peningkatan kualitas hasil panen, hingga pemenuhan standar perkebunan berkelanjutan seperti sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Melalui sertifikasi dan tata kelola yang baik, petani sawit di Kutai Timur diharapkan tidak hanya mengantongi harga jual yang adil, tetapi juga mampu bersaing di pasar global yang kian menuntut standar produksi ramah lingkungan.(ant/one)