Bebas Worry! Pemprov Kaltim Jamin Iuran BPJS Ribuan Warga Kubar Lewat “Gratispol”

Samarinda, nusaetamnews.com : Kabar baik bagi warga Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan keberlanjutan jaminan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 2.592 jiwa di Kubar kini iuran BPJS Kesehatannya ditanggung penuh oleh kas provinsi.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jaya Mualimin, saat menerima audiensi jajaran DPRD Kutai Barat di Samarinda, Kamis (30/4).

Gratispol: Gebrakan Solusi Buat yang Menunggak

Satu yang menjadi sorotan adalah program Gratispol Kesehatan yang sudah nge-tren sejak pertengahan 2025. Program ini menjadi “penyelamat” bagi warga yang selama ini terhambat akses medis karena tidak punya asuransi atau iurannya menunggak bertahun-tahun.

Melalui skema ini, warga yang menunggak tidak perlu pusing memikirkan denda. Setelah aktivasi kepesertaan dilakukan, mereka bisa langsung berobat secara gratis tanpa drama birokrasi.

“Komitmen kami jelas: menjamin akses kesehatan lewat skema JKN. Masyarakat yang butuh pelayanan tapi statusnya belum aktif, akan segera kami aktifkan kembali. Silakan datang ke faskes, kami pastikan dilayani secara bermutu dan gratis,” tegas Jaya Mualimin.

Sasar Pekerja Sektor Informal

Pembiayaan masif hingga tahun 2026 ini difokuskan pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Kelompok ini dinilai paling rentan terhadap guncangan ekonomi, sehingga intervensi pemerintah provinsi sangat krusial untuk menjaga jaring pengaman sosial.

Highlight Jaminan Kesehatan Kaltim 2026:

• Total Kuota Kubar: 2.592 peserta aktif yang dibiayai Pemprov.
• Target: Sektor informal (PBPU/BP).
• Inovasi Utama: Program Gratispol Kesehatan (sejak 2025).
• Slogan Pelayanan: Gratis, Bermutu, dan Tanpa Tunggakan.

Sinergi Provinsi-Daerah

Jaya menambahkan, alokasi anggaran kesehatan akan terus bergerak dinamis mengikuti regulasi terbaru agar tetap tepat sasaran. Sinergi antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kubar kini diperketat untuk memastikan tidak ada warga yang tercecer dari perlindungan kesehatan.

Langkah ini membuktikan bahwa Kaltim sedang serius membangun ketahanan sosial, di mana kesehatan bukan lagi barang mahal, melainkan hak dasar yang bisa diakses secara sat-set oleh seluruh lapisan masyarakat. (ant/one)