Hak Angket Tak Boleh Hanya Gimik, PKB Kaltim Dalami Dampak Nyata untuk Rakyat
Samarinda — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur menegaskan tidak ingin menjadikan wacana hak angket sekadar manuver politik tanpa hasil. Meski dukungan awal telah diteken pada 21 April, PKB memastikan langkah tersebut masih dikaji serius agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Damayanti menyebut dukungan yang diberikan bukan keputusan final, melainkan pintu masuk untuk menguji urgensi dan arah penggunaan hak angket.
“Ini bukan soal cepat atau lambat. Kami tidak ingin gegabah. Hak angket harus punya arah yang jelas dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya dalam Seminar Sharing Session Refleksi Aksi 21 April, Selasa 27 April 2026.
Menurutnya, hak angket tidak boleh berhenti sebagai simbol perlawanan politik. Jika tidak menghasilkan perubahan konkret, langkah tersebut justru berpotensi kehilangan makna di mata publik.
“Kalau hanya jadi wacana tanpa dampak, itu yang kami hindari,” ujarnya.
PKB kini membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, mulai akademisi, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat sipil untuk menguji substansi dan memperkuat dasar pengajuan hak angket.
Damayanti menegaskan, fokus kajian tidak berhenti pada isu-isu yang ramai di permukaan seperti pengadaan mobil dinas atau renovasi rumah jabatan. PKB justru mengarah pada persoalan yang lebih mendasar, apakah kewenangan pemerintah provinsi sudah dijalankan maksimal atau belum.
Sektor pendidikan menjadi salah satu sorotan utama. Kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SLB dinilai perlu dievaluasi secara serius untuk melihat sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat.
“Kami ingin melihat gambaran utuh. Apakah kewenangan yang dimiliki provinsi sudah benar-benar memberi manfaat atau justru belum optimal,” katanya.
Di sisi lain, PKB menyadari realitas politik di DPRD tidak sederhana. Dengan 55 anggota dewan, penggunaan hak angket tidak bisa digerakkan oleh hanya satu fraksi.
“Kalau tidak ada kesamaan sikap lintas fraksi, akan sulit. Ini bukan kerja satu kelompok,” ujarnya.
Aksi demonstrasi 21 April lalu disebut menjadi pemicu penting yang memperkuat dorongan internal fraksi untuk mengkaji lebih dalam. Aspirasi publik dinilai tidak bisa diabaikan dan harus diterjemahkan dalam langkah politik yang terukur.
Namun di balik itu, PKB juga menyoroti tekanan fiskal daerah yang kian menyempit. Penurunan anggaran dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp15 triliun, bahkan berpotensi turun lagi, dinilai menjadi faktor krusial dalam menilai kinerja pemerintah.
“Dengan kondisi fiskal seperti ini, kita harus jujur melihat kemampuan pemerintah. Ini akan sangat berpengaruh pada realisasi program,” kata Damayanti.
Dengan kombinasi tekanan anggaran, tuntutan publik, dan dinamika politik, PKB menegaskan bahwa keputusan soal hak angket tidak akan diambil secara emosional.
“Kami ingin memastikan satu hal, kalau hak angket dijalankan, harus ada dampaknya. Bukan sekadar gaduh, tapi menghasilkan perubahan,” tutupnya.