Gibran ‘Gaskan’ Ngantor di IKN, Ajak Legislatif & Yudikatif Pindah Bareng

Jakarta, nusaetamnews.com :  Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan kesiapannya untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tidak sendirian, Gibran juga mengajak jajaran eksekutif, yudikatif, hingga legislatif untuk segera menyusul demi mempercepat aktivasi pusat pemerintahan baru tersebut.

Langkah ini diambil menyusul target besar menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

Respons Cepat untuk DPR

Pernyataan Gibran merupakan respons langsung atas masukan anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus. Politisi tersebut sebelumnya mendorong agar Wapres dan sejumlah kementerian teknis—seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Desa—segera menempati fasilitas yang telah dibangun menggunakan uang negara.

“Terima kasih atas masukan dari Bapak Anggota Dewan Yang Terhormat Dedy Sitorus. Nanti kita sama-sama berkantor di IKN,” ujar Gibran dalam keterangan resminya.

Gibran menekankan bahwa kehadiran seluruh pilar kekuasaan negara di IKN adalah mandat yang harus dipenuhi. Menurutnya, ekosistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal jika hanya dijalankan secara parsial.

Fasilitas Sudah ‘Ready’

Kepala Otoritas IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengonfirmasi bahwa secara teknis tidak ada lagi alasan untuk menunda. Gedung kantor serta fasilitas pendukung untuk Wapres telah rampung 100% dan siap digunakan tahun ini.

• Status Infrastruktur: Gedung kantor dan rumah dinas sudah siap huni.
• Persiapan Staf: Tim protokoler dan staf Wapres dilaporkan sudah mulai melakukan persiapan di lapangan.
• Target Operasional: Basuki berharap kehadiran Gibran di IKN akan menjadi pemicu (trigger) bagi pejabat negara lainnya untuk segera pindah.

“Rumah saya sekarang sudah di sana (IKN). Jadi saya sangat berharap beliau benar-benar segera berkantor di sana,” tegas Basuki.

Menuju Ibu Kota Politik 2028

Pemindahan kantor Wapres ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam melanjutkan proyek strategis nasional tersebut. Dengan target Ibu Kota Politik 2028, IKN diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi menjadi pusat syaraf pengambilan keputusan nasional yang fungsional.

Langkah Gibran ini sekaligus menjawab kritik publik terkait pemanfaatan gedung-gedung megah di IKN agar tidak menjadi proyek yang sia-sia atau “mangkrak”. (ant/one)