Andi Harun Bantah Klaim Kadinkes Kaltim Soal Sosialisasi JKN

Samarinda – Tak perlu waktu lama, Wali Kota Samarinda Andi Harun langsung membantah klaim Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait sosialisasi kebijakan pengalihan beban pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke pemerintah kabupaten/kota.

Ia menilai, proses yang disebut sebagai sosialisasi itu tidak pernah menjadi forum pembahasan anggaran yang sah.

“Kalau yang dimaksud sosialisasi adalah pertemuan via zoom pada Februari lalu, itu bukan pembahasan anggaran. Itu hanya pemberitahuan satu arah,” balas Andi Harun, Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, kebijakan strategis yang berdampak pada fiskal daerah tidak bisa diputuskan tanpa kesepakatan formal antarpemerintah daerah. Ia menegaskan, pertemuan daring tanpa berita acara tidak cukup untuk menjadi dasar pengambilan keputusan.

“Tidak bisa beban fiskal sebesar ini hanya disampaikan lewat layar monitor tanpa kesepakatan resmi. Ini menyangkut tata kelola keuangan negara,” ujarnya.

Andi Harun juga menyoroti waktu penetapan kebijakan yang dinilai janggal karena dilakukan di tengah tahun anggaran berjalan. Ia menilai langkah tersebut melanggar siklus perencanaan keuangan daerah.

“Anggaran itu sudah final di akhir tahun sebelumnya. Sekarang 2026 sudah berjalan, lalu tiba-tiba ada pengalihan beban ke daerah. Ini cacat prosedur,” katanya.

Ia bahkan mempertanyakan dasar hukum kebijakan tersebut, yang menurutnya berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari jika tetap dipaksakan.

Meski demikian, Andi Harun menegaskan bahwa sikap Pemkot Samarinda bukan karena keterbatasan anggaran. Ia memastikan daerahnya mampu menanggung pembiayaan layanan kesehatan bagi sekitar 49.742 warganya.

“Ini bukan soal mampu atau tidak. Kami mampu. Tapi kami tidak bisa menerima kebijakan yang dilakukan sepihak dan melanggar prosedur,” tegasnya.

Ia pun meminta adanya koordinasi ulang yang lebih transparan dan sesuai aturan, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang berpotensi mengganggu layanan kesehatan masyarakat.

“Jangan sampai ketidaktertiban administrasi di tingkat provinsi justru berdampak pada kepastian layanan kesehatan warga. Kita harus kembali ke koridor aturan,” pungkasnya.

Menarik ditunggu, apakah ‘berbalas pantun’ Wali Kota Andi Harun dan Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin masih akan berlanjut hingga beberapa hari ke depan.