Sektor Tambang Kaltim Memanas! 1.500 Buruh Terancam PHK, Disnakertrans Pasang Badan Kawal Hak Pekerja

Samarinda, nusaetamnews.com : Kabar kurang sedap datang dari sektor andalan Kalimantan Timur. Sebanyak 1.500 pekerja tambang kini berada di ambang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menanggapi situasi ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim langsung pasang badan buat memastikan hak-hak dasar para buruh gak terabaikan.

Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Kaltim, Arismunandar, menegaskan kalau prioritas utama pemerintah adalah mencegah PHK terjadi. Tapi, kalau efisiensi memang gak bisa dihindari, perusahaan wajib hukumnya bayar hak pekerja sampai lunas.

“Jika langkah itu terpaksa dieksekusi demi menjaga efisiensi bisnis, maka perusahaan bersangkutan wajib memenuhi seluruh hak pekerja tanpa terkecuali,” tegas Arismunandar di Samarinda, Senin.

Pemicunya: Aturan Kuota Produksi 2026

Ternyata, “badai” efisiensi ini dipicu oleh pembatasan kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang untuk tahun 2026. Aturan ini bikin perusahaan harus putar otak buat bertahan, salah satunya dengan memangkas jumlah karyawan.

Saat ini, sudah ada dua perusahaan besar di Kaltim yang resmi mengambil langkah efisiensi demi mencegah kerugian korporasi.

300 Pekerja Sudah Masuk Tahap Awal PHK

Dari total potensi 1.500 orang, sekitar 300 pekerja dilaporkan sudah masuk dalam proses PHK bertahap yang dimulai bulan April ini. Disnakertrans Kaltim sendiri terus mengawal di lapangan supaya:

• Transparansi: Mekanisme pemberhentian harus jelas dan disosialisasikan ke serikat buruh.
• Aturan Main: Surat pemberitahuan PHK wajib diserahkan minimal 14 hari sebelum masa kerja berakhir—gak boleh ada pecatan mendadak.
• Jaminan Sosial: Memastikan pekerja yang terdampak bisa langsung access program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Cari Solusi Alternatif

Sebelum ketok palu PHK, Pemprov Kaltim tengah memfasilitasi forum komunikasi intens antara pengusaha dan serikat pekerja. Tujuannya satu: cari jalan tengah atau solusi alternatif supaya pemangkasan karyawan bisa ditekan seminimal mungkin.

Pemerintah berjanji bakal terus mengawasi setiap tahapan ini supaya stabilitas ekonomi dan nasib para pekerja di Bumi Etam tetap terjaga di tengah dinamika industri ekstraktif. (ant/one)