Satu Tahun “Bulan Madu” yang Riuh: Rapor Merah & Deretan Kontroversi Pemerintahan Rudy-Seno di Kaltim

Samarinda, nusaetamnews.com : Dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji awalnya membawa harapan besar bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, memasuki tahun 2026, suasana di Bumi Etam justru makin memanas. Bukan cuma soal IKN, tapi soal rapor kinerja dan gaya kepemimpinan yang memicu gelombang protes.

Berikut adalah rangkuman polemik yang bikin publik Kaltim “geleng-geleng kepala” sepanjang setahun terakhir:

1. Janji “Gratispol” yang Masih Terasa “Bayarpol”

Program unggulan pendidikan dan kesehatan gratis yang digadang-gadang saat kampanye ternyata nemu jalan terjal. Realitasnya, birokrasi yang ribet, urusan akreditasi kampus, hingga pendaftaran yang kompleks bikin bantuan ini gak turun secepat kilat. Warga mulai gerah karena janji sekolah gratis dianggap belum terasa penuh dampaknya di lapangan.

2. Drama Komunikasi & “Gubernur Konten”

Rudy Mas’ud sempat jadi trending topic nasional gara-gara sebutan “Gubernur Konten” yang dialamatkan ke Dedi Mulyadi (KDM) di rapat DPR RI. Meski diklarifikasi sebagai pujian antar-sahabat, netizen terlanjur menganggapnya sebagai “nyinyir” politik.

Tak berhenti di situ, insiden intimidasi oknum ajudan berinisial S kepada jurnalis dengan kata-kata “tandai, tandai” pada Juli 2025 jadi noda hitam bagi kebebasan pers di Kaltim. AJI dan PWI pun langsung bereaksi keras atas tindakan yang dinilai anti-demokrasi ini.

3. Bayang-bayang Dinasti Politik & Demo 21 April

Publik makin menyoroti gurita kekuasaan keluarga Mas’ud di Kaltim. Mulai dari kursi Ketua DPRD Kaltim, Wali Kota Balikpapan, hingga posisi di TAGUPP diisi oleh saudara kandung sang gubernur.

Puncaknya, pada 21 April 2026, massa turun ke jalan di Samarinda. Mereka menuntut pemakzulan praktik monopoli kekuasaan karena khawatir mekanisme check and balances antara legislatif dan eksekutif sudah mati suri.

4. Gaya Hidup Mewah: Mobil Rp8,5 M & Renovasi Rp25 M

Di tengah perjuangan ekonomi warga, alokasi anggaran fantastis buat pengadaan Range Rover senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah dinas Rp25 miliar memicu kemarahan. Kritik pedas pun datang, bahkan kabarnya Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan teguran halus soal efisiensi anggaran.

5. TAGUPP: Tim Percepatan atau Tempat “Penampungan”?

Pembentukan TAGUPP dengan 38 personel dan anggaran honorarium lebih dari Rp8 miliar per tahun dianggap terlalu “gemuk”. Pengamat kebijakan menilai tim ini lebih mirip akomodasi kepentingan politik pasca-Pilkada daripada sekadar think tank murni.

6. Polemik BPJS: Saling “Sentil” dengan Wali Kota Samarinda

Kebijakan mengalihkan iuran BPJS puluhan ribu warga miskin ke pemerintah kota/kabupaten bikin tensi memuncak. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, secara frontal memprotes langkah ini karena 49.000 warganya terancam kehilangan jaminan kesehatan secara mendadak.

Hak Jawab & Langkah “Putar Balik” Pemprov

Gak tinggal diam, Pemprov Kaltim melakukan serangkaian langkah klarifikasi untuk meredam tensi:

• Mobil Dinas Dikembalikan: Gubernur Rudy secara ksatria mengembalikan unit Range Rover dan memasukkan kembali dana pengadaan ke kas daerah. Pemprov menyebut ini bukti kerendahan hati dalam menerima kritik.
• Clarification on BPJS: Rudy menyebut ini soal keadilan fiskal. Ia menjamin Pemprov akan take over jika ada daerah yang benar-benar bokek. “Tidak ada gading yang tak retak, mohon doakan agar kami bisa terus kembali ke jalan yang benar,” ujar Rudy dengan nada rendah hati.
• TAGUPP sebagai Mesin PAD: Irianto Lambrie selaku Ketua TAGUPP menegaskan timnya fokus buat cari cara agar Kaltim mandiri secara finansial dan gak cuma bergantung pada dana pusat.

Menjadi penyangga IKN memang berat, tapi suara kritis publik adalah bukti cinta warga Bumi Etam agar pemerintahannya tetap bersih dan pro-rakyat. Kita tunggu langkah nyata berikutnya! (ant/one)