Rudy : Setiap Rupiah APBD Harus Kembali ke Rakyat
Palangkaraya, nusaetamnews.com : Pengelolaan APBD tak boleh berhenti pada urusan administrasi. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud kembali mengingatkan agar setiap rupiah uang daerah harus bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Setiap rupiah harus betul-betul kita pertanggungjawabkan dan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Rudy saat
menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi Dalam Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah se-Kalimantan di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurutnya, penguatan tata kelola anggaran menjadi semakin penting karena APBD pada hakikatnya merupakan uang masyarakat.
Rudy mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah.
Ia menekankan, manfaat APBD harus terlihat dalam kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Mulai dari pembangunan dan perbaikan jalan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dan beasiswa, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Karena itu, Rudy mengajak seluruh jajaran Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRD untuk membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas dan terbebas dari praktik korupsi.
“Kami seluruh kepala daerah se-Kalimantan dan anggota DPRD duduk bersama di sini mengikuti rakor bagaimana tata kelola APBD agar lebih baik dan memberi manfaat,” ujarnya.
Dari sisi pencegahan, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI Ely Kusumastuti menegaskan pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan berbasis digital dan transparansi sejak tahap perencanaan hingga realisasi anggaran.
Menurutnya, sistem pengawasan yang kuat dibutuhkan untuk menutup celah penyelewengan, termasuk proyek fiktif dan praktik suap yang pada akhirnya membebani masyarakat.
KPK juga mendorong masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah. Transparansi informasi dan partisipasi publik dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan uang rakyat digunakan sesuai peruntukannya.
Sebab, anggaran yang bersih dan tepat sasaran akan berbanding lurus dengan kualitas pembangunan.
“Ketika alokasi APBD tepat sasaran dan terhindar dari kebocoran, maka fasilitas publik dapat berdiri kokoh, program jaminan sosial berjalan lancar, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” kata Ely.
Rakor regional Kalimantan ini dihadiri Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo.
Turut hadir Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Setya Nugraha serta Deputi Bidang Pengembangan dan SDM LKPP Suharti.
Peserta rakor juga meliputi para bupati/wali kota, ketua DPRD, serta kepala dinas PUPR tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan. (le)