Rayakan Hari Lahir Pancasila 2026, Walkot Balikpapan Instruksikan Kibarkan Merah Putih Satu Tiang Penuh
Balikpapan, nusaetamnews.com : Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menginstruksikan seluruh lapisan masyarakat Kota Minyak untuk mengibarkan bendera Merah Putih satu tiang penuh pada Senin, 1 Juni 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan dalam memperingati Hari Lahir Pancasila.Tahun ini, peringatan mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia” dengan logo resmi Garuda Pancasila.Instruksi resmi ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4.3/1258/E/SETDA tentang Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026.Wajib bagi Semua SektorRahmad menegaskan, perintah pengibaran bendera selama satu hari penuh ini bersifat mengikat dan menyeluruh, mulai dari sektor formal hingga area pemukiman warga.Kantor Instansi Pusat dan DaerahSatuan Pendidikan (Sekolah & Kampus)Perusahaan BUMN, BUMD, dan SwastaKawasan PertokoanPerumahan/Pemukiman Warga”Semua komponen masyarakat Balikpapan wajib mengibarkan bendera satu tiang penuh pada 1 Juni,” ujar Rahmad, Minggu (31/5).Agenda Upacara & Live Streaming NasionalSelain pengibaran bendera, Pemkot Balikpapan juga mengimbau instansi vertikal, BUMN/BUMD, pihak swasta, dan sekolah untuk menggelar upacara bendera mandiri di lokasi masing-masing pada pukul 08.00 WITA.Setelah upacara internal selesai, warga diarahkan untuk memantau jalannya upacara tingkat pusat di Jakarta yang dipimpin langsung oleh Presiden RI.Waktu Siaran: Pukul 11.00 WITAKanal Resmi: YouTube BPIP, Facebook BPIP, Instagram BPIP, dan TV Nasional.Dorong Social Movement NyataTidak sekadar seremoni, Rahmad mengajak masyarakat menggaungkan nilai Pancasila lewat aksi sosial yang berdampak langsung (aksi nyata). Beberapa movement yang direkomendasikan antara lain:Aksi Kemanusiaan: Donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis.Social Care: Penyaluran bansos, donasi pakaian, perlengkapan sekolah, serta buku layak pakai.Aksi Lingkungan & Ekonomi: Gerakan kerja bakti, pasar murah, hingga layanan hukum gratis.Di akhir keterangannya, Rahmad mengingatkan para pejabat publik untuk menjadikan Pancasila sebagai kompas dalam membuat kebijakan.”Pastikan setiap kebijakan publik berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak masyarakat kecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” pungkasnya. (ant/one)