Kontrak Land Rover Rp160 Juta/Bulan Putus! Andi Harun Pastikan Pemkot Samarinda Kooperatif ke KPK
Samarinda, nusaetamnews.com : Polemik sewa mobil dinas mewah jenis Land Rover Defender yang sempat bikin heboh akhirnya menemui babak baru. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan kalau pihaknya bakal bersikap kooperatif dan transparan jika aparat penegak hukum, termasuk KPK, ingin mendalami kasus ini.
Andi Harun memastikan gak ada yang disembunyiin soal pengadaan kendaraan tersebut. Menurutnya, semua proses sekarang sudah terbuka lebar buat publik.
“Semuanya sudah terbuka. Kami tidak menutup-nutupi informasi apa pun, termasuk adanya permasalahan kontrak dalam perjanjian tersebut,” tegas Andi Harun di Samarinda, Senin.
3 Langkah Tegas Pemkot: Putus Kontrak Hingga Balikin Duit
Gak mau masalah berlarut-larut, Pemkot Samarinda langsung ambil tindakan administratif buat menyelamatkan anggaran daerah. Ada tiga langkah utama yang sudah dieksekusi:
- Pemutusan Kontrak: Kerja sama sewa dengan vendor resmi dihentikan lebih awal.
- Balikin Unit: Mobil mewah tersebut sudah dikembalikan ke pihak penyedia (vendor).
- Pemulihan Anggaran: Proses pengembalian kelebihan bayar ke kas daerah saat ini sedang berjalan.
Respons Demo di Gedung Merah Putih
Langkah tegas ini diambil setelah adanya aksi unjuk rasa dari Front Mahasiswa Anti-Korupsi di depan Gedung KPK Jakarta, Jumat (17/4) lalu. Massa menyoroti nilai sewa mobil yang mencapai Rp160 juta per bulan.
Andi Harun mengaku tetap menghormati aspirasi tersebut sebagai hak warga negara, meski ia mencium adanya aroma dinamika politik di balik aksi tersebut.
“Terlepas dari apa motifnya, aspirasi masyarakat tetap kami hormati,” tambahnya.
Kenapa Kontraknya Bermasalah?
Sekadar info, sewa Land Rover Defender ini awalnya direncanakan sejak 2022 sebagai alternatif karena pengadaan unit baru batal terealisasi. Kontrak dengan PT Indorent sejatinya berjalan sejak 2023 dan harusnya baru berakhir di akhir 2026 dengan total biaya Rp7,3 miliar.
Namun, hasil audit Inspektorat menemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan harga. Alhasil, demi menjaga akuntabilitas, kontrak tersebut resmi diputus per 16 April 2024 lalu. (ant/one)