KONI Kaltim Panas! LeKOP ‘Spill’ Aroma Nepotisme dan Intervensi Politik Jelang Musorprov

Samarinda, nusaetamnews.com :  Suhu politik di dunia olahraga Kalimantan Timur mendadak “gerah”. Lembaga Kajian Olahraga Prestasi (LeKOP) Kaltim secara terang-terangan menyoroti dinamika bursa calon Ketua Umum KONI Kaltim yang dinilai penuh kejanggalan dan kurang transparan.

Ketua LeKOP Kaltim, Tugiman, bahkan menyeret nama Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, ke dalam pusaran isu ini. Ia menilai ada pola kepemimpinan yang tertutup, mulai dari pengelolaan anggaran hingga indikasi “main mata” dalam penunjukan figur di lingkaran kekuasaan.

TPP ‘Kesiangan’ dan Pelanggaran AD/ART?

Salah satu poin krusial yang dikritik keras adalah pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP). Tugiman menilai KONI Kaltim telat bergerak karena TPP baru dibentuk lima bulan setelah Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Januari lalu.

Menurut Tugiman, berdasarkan Pasal 33 ayat (5) huruf (g) AD/ART KONI, seharusnya syarat dan mekanisme pemilihan sudah clear sejak Rakerprov.

“Rakerprov bukan cuma forum buat bentuk TPP. Forum itu wajib menetapkan syarat calon, cara penjaringan, hingga ketentuan verifikasi secara transparan. Kalau telat begini, wajar muncul kecurigaan,” tegas Tugiman di Samarinda, Kamis (14/5).

Isu ‘Orang Titipan’ dan Bayang-bayang Nepotisme

LeKOP Kaltim mencium adanya potensi “intervensi” dari Gubernur Rudy Mas’ud. Nama Anderiy Syachrum (Haji Andre) yang muncul sebagai calon tunggal disebut-sebut sebagai figur yang didorong untuk menang secara aklamasi.

Tugiman mengingatkan agar KONI tidak bernasib sama dengan Kadin Kaltim, di mana jabatan strategis diisi oleh kerabat dekat gubernur.

• Pesan untuk KONI: KONI tidak punya kewajiban mengikuti intervensi politik atau keinginan gubernur.
• Kriteria Pemimpin: Siapa pun boleh maju, asal paham dinamika olahraga, bukan sekadar “titipan”.
• Tolak Aklamasi: Aklamasi dinilai menutup pintu bagi figur kompeten lainnya dan membuat TPP hanya sekadar formalitas belaka.

Anggaran Bukan ‘Hadiah’ dari Gubernur

Mengenai anggaran, LeKOP memberikan peringatan keras. Tugiman menegaskan bahwa dukungan dana untuk atlet adalah kewajiban pemerintah daerah, siapa pun yang menjadi Ketua KONI-nya.

“Pembiayaan olahraga itu amanat undang-undang untuk prestasi daerah. Jadi, jangan dijadikan alat tawar-menawar politik. Pemerintah tetap wajib kasih anggaran demi prestasi di PON XXII/2028 nanti,” ujarnya.(ant/one)