Subscribe

Kejar Target Sanitasi Aman 13,52 Persen pada 2030, Pemkot Samarinda Perkuat Kolaborasi Pendanaan Lintas Pemerintah

2 minutes read

Samarinda, nusaetamnews.com : Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat sinergi pendanaan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat guna mengejar target akses sanitasi aman sebesar 13,52 persen pada tahun 2030. Langkah strategis ini ditempuh untuk menyiasati keterbatasan ruang fiskal daerah sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur lingkungan berjalan berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti di Samarinda, Jumat, mengungkapkan bahwa komitmen kolaborasi tersebut telah diikat melalui penandatanganan Berita Acara Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait Implementasi Strategi Sanitasi Kota (SSK) Samarinda 2026–2030. Menurutnya, kesepakatan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pijakan konkret untuk menyelaraskan eksekusi program sanitasi sesuai kapasitas keuangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Neneng berharap dukungan dari Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat dapat diwujudkan melalui suntikan pendanaan maupun pengerjaan fisik langsung di Kota Tepian, salah satunya pada proyek penataan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan. Penataan kawasan tersebut dirancang melalui pembagian tiga zona penanganan, dengan prioritas awal membenahi tumpukan sampah di zona satu sembari memaksimalkan zona dua untuk menampung sampah baru.

Di sisi hulu, Pemkot Samarinda juga membenahi tata kelola persampahan dengan membangun Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang lebih tertata serta menggencarkan pendekatan pentaheliks lewat penguatan bank sampah dan edukasi masyarakat. Langkah ini terbilang mendesak mengingat timbulan sampah di Samarinda mencapai sekitar 657,25 ton per hari. Meski layanan pengumpulan sampah sudah menjangkau 78,8 persen wilayah dengan dukungan 73 armada yang mengangkut sekitar 528 ton sampah setiap harinya, persentase sampah yang benar-benar terolah baru menyentuh angka 4,2 persen.

Untuk menjawab tantangan kompleks tersebut, Pemkot Samarinda mengusung kebijakan Terintegrasi Infrastruktur Sanitasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Teras Bebaya) yang mengawinkan pembangunan fisik dengan partisipasi warga melalui program pembangunan berbasis rukun tetangga (Probebaya). Pada sektor persampahan, intervensi difokuskan pada pembangunan TPS, optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) insinerator, penambahan armada angkut, serta revitalisasi TPA Sambutan.

Sementara itu, pada sektor air limbah domestik, pemerintah kota mengarahkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik, perluasan jaringan sambungan rumah, pembangunan tangki septik individual, hingga optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Gayung bersambut, perwakilan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Provinsi Kaltim menyatakan kesiapannya memberikan pendampingan teknis melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED) serta rencana induk regional. Dukungan perencanaan ini selaras dengan alokasi anggaran sanitasi Pemprov Kaltim tahun 2026 sebesar Rp2,74 miliar untuk pembinaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyiapan dokumen teknis demi mendongkrak capaian sanitasi aman Kalimantan Timur yang saat ini baru berada di level 4,16 persen.(ant/one)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *