Bidik Target PAD Rp1,3 Triliun pada 2027, Pemkot Samarinda Siapkan Laboratorium Lingkungan Jadi Sumber Pemasukan Baru
Samarinda, nusaetamnews.com : Pemerintah Kota Samarinda tengah memacu optimalisasi fungsi Laboratorium Lingkungan daerah agar tidak sekadar menjadi sarana pengujian internal pemerintah, melainkan mampu bertransformasi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. Langkah strategis ini diproyeksikan untuk menopang lonjakan target PAD Samarinda pada tahun 2027 yang dipatok sebesar Rp1,3 triliun dalam rancangan APBD senilai Rp3,46 triliun.
Wali Kota Samarinda Andi Harun di Samarinda, Jumat, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna segera merampungkan kesiapan operasional fasilitas tersebut. Menurutnya, pengembangan laboratorium harus digarap secara terpadu—mulai dari aspek kelembagaan, legalitas, teknis, hingga penganggaran—agar kelak mampu melayani kebutuhan pengujian masyarakat dan dunia usaha secara luas.
Andi Harun menilai peta jalan pengembangan menuju laboratorium yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup, serta menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan agenda prioritas yang wajib segera dieksekusi.
Potensi pasar layanan pengujian kualitas lingkungan di Kota Tepian sejatinya terbilang sangat menjanjikan. Merujuk data Satu Data Kota Samarinda hingga 2025, tercatat sedikitnya ada 63 perusahaan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang beroperasi di wilayah ini, belum termasuk ratusan pelaku usaha skala Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) maupun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan Indera Permana dalam paparannya menjelaskan bahwa kewajiban kepemilikan dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 otomatis menciptakan kebutuhan uji kualitas lingkungan secara berkala dan berkelanjutan. Selama ini, para pelaku usaha di Samarinda masih terpaksa bergantung pada jasa laboratorium milik instansi vertikal maupun swasta terakreditasi untuk memenuhi kewajiban pelaporan mereka.
Dari sisi infrastruktur, Pemkot Samarinda sebenarnya sudah memiliki modal kuat setelah membangun gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan dengan pagu anggaran sekitar Rp2,89 miliar lengkap dengan peralatan pengujian air dan udara. Tim laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda bahkan telah mengikuti Uji Profisiensi Laboratorium Lingkungan Tahun 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari penerapan standar manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025.
Meski demikian, operasional fasilitas tersebut masih terbatas untuk pemakaian internal dengan dukungan anggaran pengelolaan Rp195,03 juta pada 2026 lantaran pengisian struktur jabatan UPTD dan legalitas layanan komersialnya belum rampung seluruhnya. Indera menambahkan, penerapan skema BLUD ke depan akan memberikan fleksibilitas tata kelola keuangan secara mandiri tanpa bergantung penuh pada APBD, sekaligus membuka peluang perekrutan tenaga analis profesional.
Senada dengan hal itu, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti menekankan pentingnya penyelarasan perencanaan anggaran dan penetapan skema tarif layanan agar optimalisasi laboratorium bisa langsung tancap gas tahun depan. Kebutuhan pengembangan fasilitas ini pun telah diusulkan masuk dalam prioritas penganggaran 2027 bersamaan dengan penyusunan regulasi harga satuan layanannya. Melalui kolaborasi erat antara DLH, Bapperida, BPKAD, Bapenda, dan BKPSDM, Pemkot Samarinda optimistis laboratorium ini mampu memperkuat pengawasan lingkungan sekaligus mendongkrak kemandirian fiskal daerah.(ant/one)