Bacakan Pleidoi di Tipikor Samarinda, Terdakwa Kasus Korupsi Perizinan Tambang Pertanyakan Jerat Pidana Pribadi atas Persoalan 18 Tahun Silam
Samarinda, nusaetamnews.com : Terdakwa kasus dugaan korupsi perizinan tambang batu bara, Ginarsa Tandinegara, mempertanyakan dasar pertanggungjawaban pidana pribadi atas persoalan administrasi pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang terjadi 18 tahun silam. Keberatan tersebut disampaikan mantan Direktur Utama JMB Group itu saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) pribadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat.
Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Jemmy Tanjung Utama serta Jaksa Penuntut Umum yang diwakili Juli Hartono, Ginarsa mengaku heran karena langkahnya membenahi tumpang tindih antara Hak Pengelolaan (HPL) Kementerian Transmigrasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) justru berujung pada status terdakwa. Ia mempertanyakan apakah jabatan Direktur Utama secara otomatis membuat seluruh persoalan administrasi pertanahan di masa lalu harus dibebankan menjadi tanggung jawab pidana pribadinya.
Ginarsa memaparkan bahwa proses pengambilalihan saham perusahaan oleh Straits Asia Group pada akhir Desember 2007 sebenarnya telah melewati pemeriksaan Legal Due Diligence (LDD) oleh pihak ketiga. Begitu mengetahui adanya tumpang tindih perizinan dengan HPL di area tambang, ia langsung menginstruksikan jajaran perusahaan untuk mengurus perizinan resmi demi menertibkan administrasi.
Lebih jauh, Ginarsa menegaskan bahwa lahan transmigrasi yang dipersoalkan jaksa sejatinya telah diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan berstatus desa definitif sejak 1986. Bahkan, di atas lahan tersebut sudah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama warga transmigran jauh sebelum perusahaan memulai kegiatan operasional pertambangan. Menurutnya, JMB Group justru merupakan satu-satunya perusahaan tambang batu bara yang secara proaktif mengurus dan mengantongi izin resmi dari Kementerian Transmigrasi.
Dalam pembelaannya, pria berusia 80 tahun ini menekankan bahwa dirinya hanyalah seorang pekerja profesional yang menjalankan amanah mengelola perusahaan, tanpa pernah memiliki kepentingan saham ataupun menikmati keuntungan pribadi dari bisnis pertambangan tersebut. Namun dalam perkara ini, JPU menuntutnya dengan hukuman berat berupa pidana 13 tahun penjara disertai penyitaan aset pribadi.
Ginarsa pun memohon kepada majelis hakim agar aset yang dikumpulkan dari hasil kerja kerasnya selama 25 tahun berkarier di bidang teknik sipil dan pertambangan dapat dikembalikan untuk menopang hidup keluarganya. Di tengah kondisi kesehatannya yang terus menurun akibat penyakit jantung koroner dan riwayat pascaoperasi bypass hingga beberapa kali harus dirawat di rumah sakit selama masa sidang, ia berharap majelis hakim mengedepankan hati nurani serta nilai kemanusiaan untuk membebaskannya agar dapat menghabiskan sisa usia bersama keluarga.(ant/one)