Kaltim Gaspol DP Rumah, 2.000 Unit Subsidi Rp10 Juta
BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tancap gas mengurai persoalan klasik perumahan, mahalnya biaya awal. Melalui Program KUR Perumahan, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meluncurkan skema subsidi uang muka (DP) hingga Rp10 juta untuk 2.000 unit rumah. Ini menjadi langkah agresif yang menyasar langsung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Diluncurkan di Gedung Ahmad Yani Batalyon 300 Raider Manggar, Balikpapan, Selasa (5/5/2026), program ini tak sekadar memangkas DP. Pemprov juga menanggung biaya administrasi awal yang kerap jadi penghalang. Mulai biaya notaris, balik nama, hingga provisi bank.
“Hambatan terbesar warga membeli rumah itu di depan (DP) dan biaya awal. Itu yang kita potong,” tegas Rudy.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar Kaltim menghadirkan hunian terjangkau di tengah tekanan kebutuhan yang terus naik, terutama sejak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tanpa intervensi, pasar cenderung mendorong harga naik, sementara daya beli warga menurun.
Rudy menekankan, program ini bukan bantuan sesaat, melainkan desain ekosistem pembiayaan. Kolaborasi lintas sektor yakni pemerintah pusat, daerah, perbankan, hingga lembaga keuangan digalang untuk memperluas akses kredit sekaligus menekan praktik rentenir yang selama ini membebani masyarakat kecil.
Di level teknis, skema KUR Perumahan menawarkan bunga ringan: 0,5 persen per bulan atau sekitar 6 persen per tahun. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut skema ini sebagai terobosan untuk mengurai backlog perumahan sekaligus menggerakkan sektor riil.
“Ini bukan hanya soal rumah. Ini juga menghidupkan UMKM konstruksi, pengembang kecil, toko bangunan, hingga rantai pasok lokal,” urainya.
Program ini juga membuka akses pinjaman tanpa agunan untuk plafon di bawah Rp50 juta—langkah yang diarahkan memutus ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal berbunga tinggi.
Peluncuran KUR Perumahan turut melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin Maruarar Sirait, serta dukungan lembaga seperti Bank Mandiri dan Permodalan Nasional Madani.
Meski skemanya terdengar menjanjikan, efektivitas program ini akan ditentukan di lapangan. Akurasi data penerima, kesiapan pengembang, dan pengawasan distribusi. Tanpa itu, subsidi berisiko meleset dari sasaran.
Dengan target 2.000 unit dan subsidi miliaran rupiah, Kaltim sedang menguji satu hal mendasar, apakah negara benar-benar mampu menurunkan hambatan kepemilikan rumah, atau kembali terjebak pada program populis yang berhenti di seremoni.