Jelaskan Soal Renovasi Rumah Jabatan Rp25 Miliar, Rudy Mengaku Siap Tidur di Rumah Biasa
Samarinda – Gubernur Rudy Mas’ud kembali menjawab pertanyaan wartawan soal polemik anggaran renovasi Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kalimantan Timur Rp25 miliar.
Kepada sekitar seratusan wartawan di Hotel Claro Sempaja, Gubernur menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan kondisi tempat tinggal dinas, bahkan menyebut siap menempati rumah sederhana jika diperlukan.
“Kalau perlu saya tinggal di rumah biasa saja. Saya tidak apa-apa,” ujarnya.
Rudy mengatakan, anggaran tersebut kerap disalahpahami seolah-olah hanya digunakan untuk memperbaiki rumah jabatan gubernur. Padahal, dalam satu paket kegiatan dengan 57 item.
Mencakup berbagai fasilitas, mulai dari kantor gubernur, rumah jabatan wakil gubernur, ruang rapat, pendopo, hingga gedung penunjang lainnya.
Sementara untuk rumah jabatan gubernur sendiri, alokasi anggarannya hanya sekitar Rp3 miliar.
“Jadi jangan dilihat seolah-olah ini hanya untuk rumah gubernur. Ini kawasan, satu paket kegiatan besar,” jelasnya.
Menariknya, ia juga menekankan bahwa anggaran tersebut bukan berasal dari kebijakan pemerintahannya saat ini. Rencana itu telah disusun sejak APBD 2024 dan APBD murni 2025, jauh sebelum dirinya menjabat secara penuh.
“Kami hanya melakukan sedikit pergeseran saat masuk di APBD Perubahan 2025. Jadi ini bukan kebijakan baru,” tegasnya.
Lebih jauh, Rudy memastikan bahwa penganggaran tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada standar pemeliharaan aset pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa prosesnya berada dalam pengawasan ketat berbagai lembaga, baik internal maupun eksternal, seperti BPK dan BPKP.
Menurut Rudy, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ia menyayangkan banyaknya potongan informasi yang beredar tanpa konteks lengkap.
Di tengah dinamika tersebut, ia kembali mengingatkan bahwa rumah jabatan gubernur bukan sekadar tempat tinggal pribadi, melainkan fasilitas negara yang juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
“Ini rumah rakyat. Terbuka untuk masyarakat yang ingin datang, berdialog, atau menyampaikan aspirasi,” pungkasnya.
Ia menyesalkan beredarnya berbagai informasi yang keliru, namun terus berulang dan menyebar luas. Padahal seharusnya, media bisa menanyakan informasi terkait hal itu kepada sumber kompeten di Pemprov Kaltim agar tidak terjadi kesalahan informasi yang terus meluas.