Jaga Ekosistem Laut, Kaltim Gaspol Finalisasi Instrumen Evika 2.0
Samarinda, nusaetamnews.com : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) membuktikan keseriusannya dalam menjaga “harta karun” bawah lautnya. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim, pemerintah resmi melakukan finalisasi instrumen Evika 2.0 (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi) guna memastikan proteksi ekosistem laut tak sekadar jadi formalitas belaka.
Langkah ini merupakan hasil kolaborasi intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) demi menghadirkan sistem pengawasan laut yang lebih objektif dan berdampak nyata.
Bukan Sekadar “Formalitas Kertas”
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut DKP Kaltim, M. Ali Aripe, menegaskan bahwa penerapan Evika 2.0 adalah strategi fundamental agar pengelolaan kawasan konservasi memiliki standar kinerja yang riil di lapangan.
“Kami ingin penilaian yang dilakukan mencerminkan kondisi ekosistem yang sebenarnya, bukan sekadar administratif di atas kertas,” ujar Ali Aripe di Samarinda, Rabu (22/4).
Penyempurnaan ini dilakukan melalui mekanisme uji petik yang menyasar tiga aspek utama:
- Input: Fokus pada kelengkapan dokumen, percepatan pendaftaran peta laut, hingga pemasangan titik batas wilayah demi kepastian hukum.
- Proses: Memperketat pengawasan lapangan untuk menyikat praktik illegal fishing serta menggencarkan edukasi ke masyarakat pesisir.
- Output: Memastikan kawasan konservasi memberikan hasil nyata bagi kelestarian lingkungan.
Rapor Hijau: Kategori “Optimum”
Hasilnya mulai terlihat. Berdasarkan uji petik terbaru, pengelolaan kawasan konservasi di Benua Etam kini nangkring di kategori “Optimum” dengan skor impresif di rentang 60 hingga 90.
Saat ini, Kaltim telah menetapkan 293 ribu hektare kawasan konservasi yang tersebar di tiga titik krusial: Kabupaten Berau, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, Pemprov Kaltim tidak mau cepat puas. Target ambisius telah dipasang, yakni mencadangkan 17 persen kawasan konservasi laut dari total luas wilayah 2,89 juta hektare.
Ekonomi Biru Jadi Masa Depan
Optimalisasi ini bukan hanya soal urusan lingkungan. Ali Aripe menambahkan bahwa langkah ini adalah bagian dari implementasi strategi Ekonomi Biru. “Pengelolaan yang baik akan membuka peluang jasa lingkungan, terutama di sektor pariwisata bahari berkelanjutan. Ini soal memastikan laut tetap jadi pilar ekonomi dan penopang hidup masyarakat pesisir kita,” tutupnya. (ant/one)