Gubernur Buka Pintu Investasi Kereta Trans Kalimantan, DPRD Kaltim Justru Pesimis

SAMARINDA – Rencana pembangunan Kereta Api Trans Kalimantan mulai diuji dari sisi pembiayaan. Di tengah langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membuka peluang investasi untuk proyek tersebut, DPRD Kaltim justru meragukan kemampuan menghadirkan investor swasta.Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memilih melihat rencana pembangunan jaringan kereta api dari sisi peluang. Pemprov bahkan telah menginstruksikan Dinas Perhubungan Kaltim menyiapkan kajian teknis sekaligus menjajaki calon investor.“Kalau wacana kereta api, ya kita menyambut baik. Kalau ada pelaksanaan kegiatan kereta api di Kalimantan Timur,” kata Rudy.Menurutnya, pembangunan kereta api bukan sekadar proyek transportasi. Kehadiran jaringan rel dinilai dapat memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus membuka jalur baru bagi pertumbuhan ekonomi Kaltim.Namun, optimisme tersebut berhadapan dengan pandangan berbeda dari DPRD Kaltim.Anggota Komisi III DPRD Kaltim Muhammad Samsun menilai rencana menggandeng investor swasta untuk membiayai proyek bernilai puluhan triliun rupiah bukan perkara sederhana.“Hari gini investor pada kabur keluar negeri, gimana cara cari investor. Yang realistis saja,” ujar Samsun usai Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim, Selasa (4/8/2026).Samsun menganggap kondisi ekonomi global saat ini membuat investor lebih berhati-hati dalam menggelontorkan modal, terutama untuk proyek infrastruktur dengan kebutuhan pembiayaan sangat besar.Karena itu, ia meminta pemerintah tidak sekadar mengandalkan skema investasi swasta. Menurutnya, harus ada desain pembiayaan yang benar-benar realistis jika proyek Kereta Api Trans Kalimantan ingin diwujudkan.Apalagi, kondisi fiskal Kaltim saat ini dinilai tidak memungkinkan daerah mengambil beban pembiayaan proyek raksasa tersebut.“Kalau memang pemerintah mau bangunkan Kaltim, bangunkan. Tapi saat ini Kaltim sudah tidak punya anggaran. APBD Kaltim tinggal seuprit,” tegasnya.Rencana pembangunan Kereta Api Trans Kalimantan sendiri mengacu pada Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 60 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Daerah. Dokumen tersebut memuat rencana pengembangan jaringan rel sepanjang 1.579,54 kilometer di Kaltim.Sejumlah koridor strategis juga telah dipetakan. Di antaranya jalur Tabang–Pelabuhan Santan Bontang sepanjang 216,50 kilometer, Bandara APT Pranoto–Tenggarong 31,34 kilometer, serta jaringan menuju KEK Maloy, Sangatta, Tanjung Redeb, Mahakam Ulu hingga perbatasan Kalimantan Barat.Pemprov Kaltim menilai peluang investasi tetap terbuka. Sementara DPRD melihat persoalan utamanya justru ada pada satu pertanyaan: siapa yang sanggup membiayai proyek sebesar itu?Samsun pun mendorong pemerintah pusat mengambil peran lebih besar. Menurutnya, proyek strategis lintas wilayah dengan kebutuhan anggaran puluhan triliun rupiah semestinya tidak dibebankan kepada APBD Kaltim yang ruang fiskalnya semakin terbatas.Dengan demikian, pembangunan Kereta Api Trans Kalimantan kini bukan hanya soal membangun rel dan konektivitas. Tantangan terbesarnya adalah memastikan mimpi besar tersebut memiliki skema pendanaan yang benar-benar bisa diwujudkan.