Gaduh Pengalihan Iuran JKN Kaltim: Dinkes Minta Warga Tenang, Pengamat Sentil Mobil Dinas Pejabat
Samarinda, nusaetamnews.com : Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalihkan beban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) warga miskin ke pemerintah kabupaten/kota memicu polemik panas. Meski menuai protes keras, Dinas Kesehatan Kaltim menjamin layanan medis bagi warga tidak akan terhenti.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa surat edaran terkait pengalihan tersebut belum final. Ia mengklaim langkah ini adalah bagian dari sinkronisasi data agar warga miskin masuk ke skema PBI-JK yang dibiayai APBN.
“Kami minta masyarakat tidak panik. Pelayanan kesehatan tetap prioritas utama. Kami sedang koordinasi mencari solusi terbaik sesuai aturan,” ujar Jaya di Samarinda, Rabu (15/4).
Dikritik Tajam: “Efisiensi Kesehatan vs Fasilitas Mewah”
Kebijakan ini langsung mendapat rapor merah dari pengamat ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi. Ia menilai instruksi ini muncul mendadak di tengah tahun anggaran yang sudah berjalan, sehingga menyulitkan pemerintah daerah.
Purwadi bahkan menyentil skala prioritas Pemprov Kaltim yang dianggap kontradiktif. “Publik perlu tanya, mana yang lebih mendesak: iuran JKN warga miskin atau pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan Rp25 miliar?” cetusnya dalam dialog yang diinisiasi KNPI Samarinda.
Andi Harun Melawan: Sebut “Unfunded Mandate”
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjadi sosok paling vokal menolak kebijakan ini. Ada sekitar 49.742 warga miskin di Samarinda yang kepesertaan JKN-nya terancam menggantung akibat rencana pengalihan ini.
Setidaknya ada tiga poin utama keberatan Andi Harun:
- Cacat Prosedur: Instruksi keluar April 2026, padahal APBD 2026 sudah dikunci sejak November 2025.
- Mandat Tanpa Dana: Istilah “redistribusi” dari Pemprov dianggap sebagai unfunded mandate (perintah tanpa dukungan anggaran).
- Risiko Sosial: Ada ancaman nyata 49 ribu warga kehilangan akses kesehatan jika status kepesertaan dinonaktifkan.
“Pemkot Samarinda mampu secara finansial, tapi kami menolak cara eksekusi yang tanpa koordinasi dan kajian fiskal matang,” tegas Andi Harun.
Nasib Warga di Tengah Tarik Ulur
Saat ini, Pemkot Samarinda telah melayangkan surat penolakan resmi kepada Gubernur Kaltim. Sementara koordinasi antar-pemerintah masih berjalan, warga hanya bisa berharap janji Dinkes Kaltim terbukti nyata: layanan kesehatan tidak boleh macet hanya karena sengketa anggaran antara provinsi dan kota. (ant/one)