Cegah Bansos Dinonaktifkan pada 2027, Dinsos Kaltim Gencarkan Pemutakhiran Data Portal Perlinsos Sebelum 31 Desember
Samarinda,nusaetamnews.com : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk segera berpartisipasi memperbarui data kesejahteraan melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebelum tenggat waktu 31 Desember 2026. Langkah ini dinilai sangat krusial guna menjamin ketepatan sasaran penyaluran berbagai program bantuan sosial pada tahun anggaran 2027 mendatang.
Kepala Dinsos Kaltim Jaya Mualimin di Samarinda, Jumat, menjelaskan bahwa platform digital besutan Kementerian Sosial tersebut dapat diakses warga secara mandiri maupun dengan bantuan agen pendamping secara gratis. Masyarakat cukup membuka laman resmi perlinsos.kemensos.go.id menggunakan akun Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang disertai proses verifikasi wajah, lalu melampirkan dokumen pendukung berupa Kartu Keluarga, KTP, ID Pelanggan listrik PLN, serta data kepemilikan kendaraan.
Jaya mengungkapkan bahwa hingga November 2026, tingkat partisipasi pemutakhiran data di Bumi Etam terbilang masih rendah, yakni baru menyentuh kisaran 18 persen dari total target 4,17 juta penduduk pada rentang desil satu hingga sepuluh. Menurutnya, kendala utama di lapangan dipicu oleh masih terbatasnya pemahaman warga terkait tata cara pendaftaran berbasis daring.
Padahal, pembaruan data ini menjadi syarat mutlak agar masyarakat tidak kehilangan hak bantuannya. Warga yang abai memperbarui profil kesejahteraannya berisiko mengalami penonaktifan kepesertaan bansos pada tahun 2027 akibat data mereka tidak tervalidasi ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ke depannya, DTSEN akan dijadikan rujukan utama pemerintah dalam menyalurkan beragam bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Guna mengejar ketertinggalan capaian sebelum tutup tahun, Dinsos Kaltim mengerahkan jejaring pendamping lapangan secara masif. Unsur yang dilibatkan mencakup Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, kader lokal, hingga mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri. Selain itu, masyarakat umum juga diberi ruang untuk mendaftarkan diri sebagai agen pendamping lewat laman agent-perlinsos.kemensos.go.id guna membantu proses pendataan di tingkat desa dan kelurahan, terutama bagi kalangan lanjut usia maupun warga yang terkendala perangkat gawai.
Gerakan percepatan serupa turut digalakkan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur, misalnya, telah menerjunkan sebanyak 2.311 agen pendamping demi mengejar target partisipasi hingga 50 persen pada akhir Desember 2026, menyusul langkah Kota Balikpapan yang telah lebih dulu menuntaskan uji coba Perlinsos Digital di seluruh 34 kelurahannya. Tidak hanya melayani pendaftaran, portal Perlinsos juga dilengkapi fitur sanggah dan pemantauan status pengajuan secara daring untuk menjaga transparansi serta akurasi data penerima bantuan.(ant/one)