APBD PPU 2026 Turun Drastis, Pemkab Putar Otak Amankan Sektor Layanan Dasar!

Penajam, nusaetamnews.com : Kondisi fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sedang mengalami tantangan berat. Menghadapi situasi keterbatasan anggaran pada APBD 2026, Pemkab PPU kini harus memutar otak dan mengatur strategi taktis agar sektor-sektor krusial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat tetap aman terkendali.

“Kami sedang mengatur langkah di tengah keterbatasan anggaran untuk memprioritaskan layanan dasar masyarakat. Pemerintah kabupaten tetap berupaya menjaga ekonomi lokal melalui belanja yang tepat sasaran,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapelitbang Kabupaten PPU, Ade Rianto Embongbulan, Rabu (1/7).

Langkah efisiensi ini diambil bukan tanpa alasan. Postur anggaran PPU memang sedang mengalami penyusutan yang cukup ekstrem.

“Pemerintah kabupaten mengatur langkah cermat dengan memprioritaskan belanja yang benar-benar esensial,” jelas Ade Rianto.

Good Bye Proyek Megah, Fokus ke Maintenance

Akibat penurunan anggaran yang menyentuh angka hampir 1 triliun rupiah ini, Pemkab PPU dipastikan bakal lebih selektif dan mengerem proyek-proyek pembangunan berskala besar.

Di sektor infrastruktur jalan, misalnya. Tahun ini tidak ada lagi jor-joran proyek pembukaan jalan baru. Pemkab akan fokus 100% pada aspek pemeliharaan (maintenance) dan perbaikan ruas jalan yang rusak. Strategi ini diambil agar fasilitas publik tetap fungsional dan aman digunakan warga, tanpa harus membuat keuangan daerah collapse.

Sektor Vital Dipastikan Aman

Meski banyak target pembangunan yang harus disesuaikan dan dikorbankan demi efisiensi anggaran, Ade Rianto menjamin masyarakat tidak perlu panik. Kebijakan pembangunan daerah saat ini dirancang khusus untuk memproteksi kebutuhan utama warga.

Ia memastikan tiga sektor vital berikut ini akan tetap berjalan optimal dan tidak akan terkena dampak pemangkasan anggaran secara signifikan:

• Pendidikan
• Kesehatan
• Pelayanan Publik

Dengan komitmen ini, Pemkab PPU berharap roda ekonomi lokal tetap berputar dan hak-hak dasar masyarakat di beranda IKN ini tetap terpenuhi dengan baik.(ant/one)