Dorong Transparansi Tata Kelola Sekolah, Komisi Informasi Kaltim Perkuat Peran PPID di Tingkat SLTA
Samarinda, nusaetamnews.com : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur mendorong penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan satuan pendidikan guna mendongkrak transparansi serta akuntabilitas tata kelola sekolah. Langkah ini diarahkan agar lembaga pendidikan tidak hanya patuh terhadap aturan formal, tetapi juga mampu menghadirkan layanan publik yang terbuka dan terpercaya.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kaltim Sencihan di Samarinda, Jumat, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik di sekolah bukanlah sekadar pemenuhan kewajiban administratif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Lebih dari itu, transparansi menjadi fondasi utama dalam membangun integritas serta merawat kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
Pesan tersebut disampaikan Sencihan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan PPID Pelaksana Satuan Kerja/UPTD SLTA Negeri se-Kota Samarinda yang digelar di Ruang WIEK, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim. Menurutnya, sekolah kini berstatus sebagai ruang publik yang wajib menyajikan akses informasi secara transparan, akuntabel, dan profesional—mulai dari perumusan program kerja, pengelolaan anggaran, hingga capaian prestasi siswa.
Untuk mewujudkan tata kelola layanan informasi yang solid, Sencihan menilai sinergi erat antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim bersama Komisi Informasi sangat dibutuhkan. Kerja sama ini harus diikat dalam bentuk komitmen operasional bersama di lapangan, bukan sekadar berhenti pada tataran pemahaman regulasi.
Selain komitmen pimpinan, Sencihan juga menekankan pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) internal secara berkelanjutan sebagai kompas peningkatan mutu layanan. Ia mengingatkan bahwa monev tidak boleh dipandang sebagai ajang mencari kesalahan, melainkan ruang refleksi bagi satuan pendidikan untuk mendeteksi kekurangan sekaligus melahirkan inovasi agar kanal informasi—seperti laman resmi sekolah, portal PPID, maupun media sosial—semakin responsif dan mudah diakses masyarakat.
Dengan dukungan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur digital, serta komitmen kuat dari kepala sekolah dan jajaran pengelola PPID, Sencihan optimistis SLTA Negeri di Kalimantan Timur mampu bertransformasi menjadi badan publik yang informatif. Melalui FGD ini, keterbukaan informasi diharapkan tumbuh menjadi budaya kerja sehari-hari demi mencetak tata kelola pendidikan yang bersih, akuntabel, dan berdaya saing hingga ke tingkat nasional.(ant/one)