Jangan Cuma Punya Akses Rekening, Warga Kaltim Harus Cerdas Kelola Uang

SAMARINDA – Akses ke layanan keuangan tak cukup hanya membuat masyarakat bisa membuka rekening, menabung, atau mengajukan pinjaman. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat justru rentan terjebak penipuan, pinjaman bermasalah, hingga praktik keuangan ilegal.Pesan inilah yang mengemuka dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kalimantan Timur 2026. Pemerintah Provinsi Kaltim menegaskan, perluasan akses keuangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi agar masyarakat tak sekadar menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan.Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni menekankan pentingnya kecerdasan masyarakat dalam mengelola keuangan saat mewakili Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada Closing Ceremony Puncak BIK Kaltim 2026 di Atrium Mahakam Utama BIG Mall Samarinda, Sabtu (24/10/2026).Mengusung tema “Inklusi Keuangan Cerdas Menuju Indonesia Emas”, kegiatan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kaltim dan Kaltara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal.Sri menegaskan, semakin luas akses keuangan harus dibarengi kemampuan masyarakat mengenali kebutuhan, memahami risiko, serta mengambil keputusan finansial secara tepat.“Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan secara bijak, mengenali produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko keuangan, termasuk penipuan dan aktivitas keuangan ilegal,” ujarnya.Menurut Sri, ukuran keberhasilan inklusi keuangan bukan sekadar bertambahnya masyarakat yang menggunakan layanan perbankan. Lebih dari itu, akses tersebut harus mampu membuka peluang usaha, memperkuat kemandirian ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.Masyarakat yang memahami cara mengelola keuangan akan lebih siap mengatur pendapatan, menentukan prioritas pengeluaran, membangun tabungan, hingga memanfaatkan layanan pembiayaan untuk kegiatan produktif.Sebaliknya, akses keuangan tanpa pemahaman yang cukup berpotensi membuat masyarakat salah memilih produk, mengambil pinjaman di luar kemampuan, atau menjadi korban tawaran investasi yang merugikan.Karena itu, Pemprov Kaltim mendorong agar edukasi keuangan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi terus menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bagi kelompok ini, akses terhadap layanan keuangan formal dapat menjadi modal penting untuk mengembangkan usaha, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing.Namun, kemudahan akses tersebut harus disertai pemahaman tentang pengelolaan modal, kewajiban pembiayaan, serta risiko yang mungkin muncul dalam menjalankan usaha.“Ketika masyarakat memiliki pemahaman keuangan yang baik, mereka akan lebih mampu mengambil keputusan finansial secara bijak, mengelola pendapatan, serta memanfaatkan layanan keuangan untuk kegiatan yang produktif,” tegas Sri.Sri juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan.Sinergi tersebut dibutuhkan agar masyarakat dari berbagai kelompok, termasuk UMKM dan kalangan yang belum terjangkau layanan keuangan formal, memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan secara aman dan bertanggung jawab.Menurutnya, inklusi keuangan yang dibangun dengan literasi memadai dapat menjadi salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Kaltim.Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.“Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih merata serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas,” imbuhnya.Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala OJK Kaltimtara Misran Pasaribu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Jajang Hermawan beserta istri, serta pimpinan dan perwakilan lembaga jasa keuangan dari sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank yang tergabung dalam Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK).Hadir pula pelaku UMKM, tokoh masyarakat, mitra kerja, dan sejumlah undangan lainnya.