Sungai Mahakam Surut, Kaltim Gerak Cepat Cegah Krisis Pangan di Long Pahangai-Long Apari

SAMARINDA – Debit Sungai Mahakam yang terus surut mulai mengancam kelancaran distribusi bahan pangan ke Long Pahangai dan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tak ingin menunggu kondisi memburuk dan segera menyiapkan berbagai jalur distribusi untuk memastikan kebutuhan pokok warga tetap tersedia.

Beras, gula, minyak goreng hingga LPG 3 kilogram menjadi perhatian utama. Jika distribusi terhambat, wilayah yang berada di kawasan pedalaman sekaligus perbatasan Kaltim itu berpotensi mengalami kelangkaan bahan pokok.

Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) meminta persoalan tersebut segera ditangani lintas sektor.

“Terpenting bagaimana sembako bisa sampai ke sana. Jangan sampai ada masyarakat Kalimantan Timur mengalami kesulitan mendapatkan bahan pangan. Ini harus jadi perhatian serius kita,” tegas Rudy saat memimpin Morning Briefing secara daring dari Jakarta, Senin (10/8/2026).

Rudy meminta jajarannya menghitung seluruh opsi distribusi, mulai dari kapal, speed boat berkapasitas besar hingga jalur darat. Pengiriman melalui helikopter tidak menjadi pilihan utama karena daya angkut terbatas dan biaya operasional sangat tinggi.

Selama ini, distribusi bahan pangan menuju kawasan hulu Mahakam dilakukan dengan mengirim barang hingga Ujoh Bilang. Dari ibu kota Mahulu tersebut, sembako kemudian diangkut secara bertahap menggunakan kapal-kapal kecil menuju Long Pahangai dan Long Apari.

Namun, surutnya Sungai Mahakam membuat pola distribusi tersebut semakin sulit dan berisiko mengerek biaya angkut.
Karena itu, Pemprov Kaltim langsung memperkuat koordinasi dengan Pemkab Mahulu, Bulog, Pertamina, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM), serta Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Pasar murah juga disiapkan sebagai langkah menjaga daya beli sekaligus menekan dampak kelangkaan apabila pasokan normal terganggu.

Dukungan subsidi ongkos angkut pun telah disiapkan. Disperindagkop UKM memiliki anggaran sekitar Rp50 juta, sedangkan Dinas Pangan menyiapkan sekitar Rp57 juta untuk membantu distribusi pangan ke wilayah yang sulit dijangkau.

Rapat koordinasi lintas instansi langsung dilakukan untuk menentukan pola distribusi yang paling efektif. Langkah ini dinilai mendesak karena kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober.

Rudy juga meminta Pertamina memastikan distribusi LPG 3 kilogram tidak berhenti di wilayah perkotaan, tetapi benar-benar menjangkau Mahakam Ulu hingga tingkat pangkalan.

“Jangan sampai kita keteteran kalau sudah kejadian,” katanya.

Pemprov Kaltim tak ingin persoalan distribusi pangan di Mahulu hanya ditangani ketika kondisi sudah kritis. Rudy mendorong adanya sistem antisipasi jangka panjang agar persoalan serupa tidak berulang setiap kali terjadi kemarau panjang, cuaca ekstrem maupun fenomena El Nino.

Salah satu gagasannya adalah membangun gudang penyimpanan sembako di lokasi strategis Mahakam Ulu. Stok pangan dapat disiapkan sebelum akses transportasi terganggu.

“Kalau perlu kita bangun gudang sembako untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Jangan menunggu sampai terjadi baru kita bergerak,” tegasnya.

Alternatif jalur darat juga mulai dihitung. Rudy meminta Dinas PUPR Kaltim mengecek kondisi jalan menuju Long Pahangai. Jika memungkinkan dilalui kendaraan pengangkut, jalur tersebut dapat menjadi alternatif distribusi ketika Sungai Mahakam tidak lagi ideal untuk angkutan barang.
Bahkan, Rudy menyatakan siap turun langsung untuk melihat kondisi masyarakat melalui jalur darat sekaligus meninjau kawasan perbatasan Kaltim dengan Putussibau, Kalimantan Barat.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut jalur Ujoh Bilang-Long Pahangai sepanjang sekitar 60 kilometer masih memungkinkan dilewati truk pengangkut sembako. Namun, terdapat titik berat di kawasan Desa Long Mesangaat yang perlu mendapat perhatian.
Sementara jalur Long Pahangai menuju Long Apari memiliki panjang sekitar 100 kilometer. Sekitar 60 kilometer di antaranya membutuhkan perapian menggunakan material sirtu agar lebih mudah dilalui kendaraan.

Sejumlah alat berat milik Dinas PUPR Kaltim yang berada di Mahakam Ulu akan dikerahkan untuk membantu penanganan akses tersebut bersama Dinas PU Mahulu.
Persoalan kewenangan menjadi salah satu tantangan karena ruas tersebut secara hierarki merupakan jalan kabupaten. Akses Long Pahangai-Long Apari juga belum masuk program pembangunan provinsi karena berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten.

Namun, Rudy menegaskan persoalan administrasi tidak boleh menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Bagi Pemprov Kaltim, warga pedalaman dan perbatasan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pangan, energi dan pelayanan pemerintah.

Long Pahangai dan Long Apari juga bukan sekadar wilayah yang sulit dijangkau. Keduanya berada di kawasan strategis perbatasan Kaltim. Menjaga pasokan pangan ke wilayah tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah memastikan masyarakat di kawasan terluar tetap terlindungi.

“Yang paling penting masyarakat kita tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Kita harus bergerak sebelum kondisi semakin sulit,” tegas Rudy.