Kemiskinan Ekstrem Mencuat, DPRD Samarinda: Tamparan Keras, Sistem Sosial Kita Mandek!
SAMARINDA – Masih ditemukannya kasus kemiskinan ekstrem di Kota Samarinda memicu kritik tajam dari parlemen. Sejumlah kasus pilu yang mencuat belakangan ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa sistem jaminan sosial dan pengawasan birokrasi di level bawah belum berjalan maksimal.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan fenomena luputnya warga rentan dari radar pemerintah merupakan evaluasi besar bagi instansi terkait.
“Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi kita semua. Ternyata masih ada warga yang benar-benar luput dari perhatian pemerintah dan sistem sosial kita,” ujar Puji, Jumat (29/5/2026).
Dua Kasus Pilu yang Viral dan Menyita Perhatian Publik
Puji membeberkan dua peristiwa memilukan di Kota Tepian yang menjadi indikator lemahnya kepekaan dan pengawasan berlapis di tingkat RT hingga kelurahan:
- Pelajar Meninggal Dunia: Kasus meninggalnya seorang pelajar akibat infeksi berat yang diduga kuat dipicu oleh kondisi lingkungan tempat tinggal yang sangat tidak layak huni.
- Anak Rawat Ibu Lumpuh: Kejadian tiga anak di Jalan Biawan yang terpaksa merawat ibunya yang lumpuh akibat stroke di sebuah rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan.
Politisi perempuan ini menyayangkan mengapa penanganan dari pemerintah daerah baru bergerak setelah kasus-kasus kemiskinan ekstrem tersebut viral di media sosial.
Bongkar Masalah: Rantai Birokrasi Macet dan Info Gap Lebar
Padahal, menurut Puji, Samarinda sudah memiliki instrumen pelaporan yang lengkap dan berjenjang—mulai dari Rukun Tetangga (RT), Kelurahan, hingga kader Dasawisma. Namun, sistem tersebut mandek akibat lemahnya komunikasi dan menurunnya kepekaan sosial.
Komisi IV juga mensinyalir adanya kesenjangan informasi (info gap) yang lebar antara laporan administratif di atas meja dengan realita di lapangan.
“Laporan yang masuk ke meja pengambil kebijakan sering kali memperlihatkan indikator yang baik, namun berbanding terbalik dengan kondisi riil di akar rumput. Berarti ada komunikasi yang terputus, atau program intervensi kebijakan pemerintah tidak tersampaikan secara utuh,” imbuhnya.
Solusi ke Depan: Perkuat Skrining Lingkungan, Stop Duduk di Belakang Meja
Berkaca dari rapor merah ini, DPRD Samarinda mendesak adanya perbaikan sistem kerja dan penguatan fungsi pengawasan (monitoring) sosial secara total:
- Aktifkan Fungsi RT dan Dasawisma: Lingkungan terkecil harus menjadi garda terdepan. “Jangan sampai ada tetangga yang kelaparan atau anak putus sekolah, tetapi lingkungan sekitar justru abai,” tegas Puji.
- Koordinasi Lintas Sektor: Mempercepat jalur birokrasi pelaporan dari tingkat RT langsung ke dinas sosial agar eksekusi bantuan tidak berjalan lambat.
- DPRD Turun Lapangan: Parlemen berkomitmen untuk memotong jalur laporan formal dan lebih banyak melakukan on-the-spot review. Dewan menegaskan akan memastikan sendiri kondisi riil masyarakat bawah tanpa hanya bergantung pada angka statistik.
Berikut adalah hasil rekonstruksi rilis survei ekologis tersebut menjadi berita hard news dengan gaya jurnalistik milenial yang dinamis, informatif, scannable, dan langsung menyoroti capaian positif konservasi di lapangan. (ant/one)