Kaltim Gratiskan DP dan Bantu Biaya Administrasi Awal Rp10 Juta untuk 2.000 Rumah

BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menggeber intervensi sektor perumahan rakyat lewat Program Gratispol DP Rumah. Tak sekadar membantu uang muka rumah, program ini juga diarahkan untuk memangkas hambatan biaya awal kepemilikan rumah yang selama ini menjadi momok masyarakat berpenghasilan rendah.

Peluncuran program dilakukan bersamaan dengan Program KUR Perumahan di Gedung Ahmad Yani Batalyon 300 Raider Manggar Balikpapan, Selasa (5/5/2026).

Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud menegaskan, pihaknya menyiapkan subsidi hingga Rp10 juta per unit untuk 2.000 rumah.

“Bukan hanya DP rumah yang kami gratiskan, tapi juga biaya administrasi seperti notaris, balik nama hingga provisi bank. Jadi masyarakat tidak lagi terbebani biaya awal yang selama ini menjadi penghalang utama memiliki rumah,” tegas Rudy Mas’ud.

Langkah tersebut dinilai menjadi sinyal kuat keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di tengah harga properti yang terus naik dan daya beli yang masih tertekan.

Orang nomor satu Kaltim itu menekankan, persoalan perumahan tidak bisa diselesaikan hanya lewat pembangunan fisik, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang murah, mudah dan aman bagi rakyat kecil.

Karena itu, Pemprov Kaltim mendorong kolaborasi besar antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan dan lembaga pembiayaan.

“Kita ingin masyarakat keluar dari jebakan rentenir dan memiliki akses pembiayaan yang sehat. Kalau akses pembiayaan diperkuat, ekonomi rakyat bergerak, UMKM tumbuh, dan lapangan kerja ikut tercipta,” ujarnya.

Program ini juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan. Selain menyasar pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), skema KUR Perumahan turut membuka peluang pembiayaan bagi pelaku UMKM sektor konstruksi, mulai pengembang kecil hingga toko material bangunan.

Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian menyebut KUR Perumahan dirancang untuk menekan backlog perumahan nasional sekaligus memperluas akses pembiayaan murah bagi masyarakat.

“Bunganya sangat ringan, hanya 0,5 persen per bulan atau sekitar 6 persen per tahun. Bahkan untuk pinjaman di bawah Rp50 juta bisa tanpa agunan,” ungkap Tito.

Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi instrumen efektif memutus ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal berbunga tinggi yang selama ini membebani ekonomi keluarga kecil.

Program bertajuk Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ini merupakan kerja sama Kementerian PKP, Kemendagri, BPS, Bank Mandiri, BP Tapera dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, jajaran Forkopimda Kaltim serta pimpinan lembaga perbankan nasional.