Anggaran Bengkak Jadi Rp28 Miliar, Proyek Kolam Retensi Sempaja Disemprot DPRD Samarinda
Samarinda, nusaetamnews.com : Proyek pengendalian banjir di kawasan Sempaja tengah menjadi sorotan tajam legislatif. Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Samarinda menemukan adanya pembengkakan anggaran yang signifikan pada pembangunan kolam retensi Sempaja, namun tidak dibarengi dengan kesiapan sistem yang mumpuni.
Temuan ini memicu keraguan mengenai efektivitas proyek tersebut dalam menanggulangi masalah banjir yang kerap melanda warga setempat.
Dana Naik, Fungsi Belum Maksimal
Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, mengungkapkan bahwa anggaran proyek tersebut melonjak drastis dari rencana awal sebesar Rp19 miliar menjadi Rp28 miliar. Meski ada tambahan dana Rp9 miliar, dampak nyata bagi warga dinilai masih minim.
“Anggaran bertambah cukup besar, tetapi sistemnya belum terintegrasi secara penuh. Ini menjadi catatan serius kami,” tegas Sukamto usai meninjau lokasi, Minggu (3/5/2026).
Kolam Retensi “Lumpuh” Tanpa Pompa
Fakta mengejutkan terungkap di lapangan: kolam retensi tersebut ternyata belum dilengkapi dengan mesin pompa air. Padahal, dalam manajemen air, pompa merupakan instrumen vital untuk mengatur debit air saat intensitas hujan tinggi.
Tanpa mesin pompa, infrastruktur ini dikhawatirkan hanya akan menjadi bak penampung air statis yang tidak berfungsi saat banjir besar datang.
“Tanpa komponen lengkap seperti pompa, kolam ini tidak akan bekerja maksimal. Fokus pembangunan selama ini seolah hanya pada aspek fisik atau betonisasi saja tanpa memikirkan konektivitas sistem secara menyeluruh,” tambah Sukamto.
Kritik Pembangunan Parsial
DPRD menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda cenderung melakukan pembangunan secara “terpotong-potong”. Pola pengerjaan yang tidak terintegrasi sejak awal ini dianggap berisiko menghamburkan APBD tanpa memberikan solusi konkret.
Poin Evaluasi Pansus untuk Pemkot:
- Integrasi Sistem: Mendesak perencanaan berbasis kebutuhan lapangan, bukan sekadar mengejar progres fisik.
- Kelengkapan Infrastruktur: Segera melengkapi fasilitas pendukung (pompa) agar kolam berfungsi sebagai pengendali banjir, bukan sekadar penampung.
- Transparansi Anggaran: Menjelaskan secara rinci alasan pembengkakan biaya di tengah jalan.
Kawal Rekomendasi LKPJ
DPRD Kota Samarinda memastikan temuan di Sempaja ini akan masuk dalam dokumen resmi rekomendasi LKPJ. Sukamto menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti mengawasi hingga proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata.
“Jangan sampai anggaran terus membengkak, tapi warga tetap kebanjiran. Masyarakat berhak mendapatkan dampak nyata dari pajak yang mereka bayar melalui pembangunan yang tepat sasaran,” pungkasnya. (ant/one)