Kaltim Buka Pintu Pengawasan, Gubernur: Lebih Baik Dicegah daripada Ditindak

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Hal itu disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud saat menerima audiensi Satuan Tugas (Satgas) IV.1 Komisi Pemberantasan Korupsi RI yang dipimpin Andy Purwana, Jumat (24/4/2026), di Kantor Gubernur Kaltim.

Dalam pertemuan tersebut, Rudy menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak alergi terhadap pengawasan. Sebaliknya, ia melihat kehadiran KPK sebagai mitra strategis untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai aturan.

“Kami bukan hanya siap diawasi, tapi juga siap memperbaiki,” tegasnya.

Menurut Rudy, pendekatan Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) yang dilakukan KPK menjadi langkah penting untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari. Ia menilai, upaya pencegahan jauh lebih efektif dibanding penindakan.

Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan dalam pembangunan daerah. Baginya, kesalahan sejak tahap awal justru berpotensi menimbulkan masalah besar di masa depan.

“Kalau perencanaan tidak matang, sama saja kita merencanakan kegagalan. Karena itu harus berbasis kebutuhan dan dilakukan dengan sangat hati-hati,” ujarnya.

Rudy menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan membuka celah praktik korupsi. Transparansi, lanjutnya, menjadi kunci di tengah era keterbukaan informasi saat ini.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Kaltim juga menyampaikan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025 yang mencapai 86 persen, melampaui target 85 persen. Sementara untuk Survei Penilaian Integritas (SPI), Kaltim mencatat skor 69,78.

Ke depan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas integritas dengan membidik skor SPI mencapai 75 persen pada evaluasi berikutnya.

Rudy berharap pendampingan dari KPK terus berlanjut, terutama pada delapan area intervensi strategis seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan aset dan optimalisasi pajak daerah.

“Sinergi ini penting. Kami ingin memastikan pembangunan berjalan bersih, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.