Sah! Presiden Prabowo Teken Desain Kawasan Legislatif-Yudikatif IKN, Target Tuntas 2027
Nusantara, nusaetamnews.com : Wajah pusat politik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain final Kawasan Legislatif dan Yudikatif, menandai dimulainya transformasi fisik lembaga tinggi negara di jantung Kalimantan Timur.
Kepastian ini terungkap saat pimpinan MPR RI meninjau langsung progres pembangunan di IKN pada Senin (20/04/2026). Proyek yang sudah berkontrak sejak akhir 2025 ini sempat mengalami penyesuaian desain pada awal 2026 demi memenuhi standar estetika dan fungsionalitas kelas dunia.
Filosofi “Tegas & Berwibawa”
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa desain kawasan ini bukan sekadar urusan estetika, melainkan simbol kedaulatan. Perancangannya pun melibatkan studi banding mendalam ke Turki, India, hingga Mesir.
“Bapak Presiden menekankan filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa. Karena dari kawasan inilah keputusan-keputusan besar negara akan lahir,” ujar Basuki.
Target Deadline:
- Penyelesaian Kawasan: Tahun 2027.
- Batas Maksimal: Semester I tahun 2028.
Lokasi Strategis di Atas Bukit
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, memberikan testimoni positif terkait layout gedung baru yang akan menjadi markas MPR, DPR, dan DPD. Ia menyebut posisinya sangat prestisius karena berada di kontur tanah yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata gedung pemerintahan lainnya.
“Sangat bagus, posisinya berada di sebelah kiri Istana dengan kontur tinggi. Gedung ini akan terasa megah dan mencerminkan ke-Indonesiaan yang kokoh,” ungkap Muzani.
Dari Blueprint ke Realitas
Kunjungan ini juga menyoroti pesatnya infrastruktur IKN yang kini sudah bisa dinikmati fungsinya. Beberapa poin penting yang dicatat pimpinan MPR meliputi:
- Bandara VVIP IKN: Sudah beroperasi mendukung mobilitas.
- Istana Wakil Presiden & Masjid Negara: Menunjukkan kemegahan arsitektur yang sudah terealisasi fisik.
Dengan ditekennya desain ini, IKN bukan lagi sekadar wacana di atas kertas. Pemerintah kini fokus mengejar target 2027 agar ekosistem kelembagaan negara yang terintegrasi bisa segera beroperasi penuh di Nusantara. (one)