Tolak Dialog, Mahasiswa Kaltim “Senggol” Tim Ahli Gubernur , Respon Aksi Demo 2104 DPRD Gulirkan Hak Angket

Samarinda, nusaetanews.com : Eskalasi aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa (21/4/2026) mendadak riuh. Massa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi besar secara tegas menolak tawaran dialog langsung dengan Gubernur Rudy Mas’ud, dan justru menantang Tim Ahli Gubernur (TAG) untuk adu argumen di “panggung” jalanan.

Alih-alih masuk ke ruang audiensi yang formal dan dingin, para demonstran memilih tetap bertahan di bawah terik matahari. Sikap ini diambil sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap pertemuan-pertemuan yang dinilai hanya bersifat seremonial.

Ogah “Gimmick”, Tantang Debat Terbuka

Suasana memanas saat salah satu orator dari atas mobil komando menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk basa-basi birokrasi.

“Kami ke sini bukan untuk berdialog. Kami hanya ingin menyampaikan tuntutan. Kami butuh bukti, bukan janji manis di atas meja rapat,” teriak sang orator melalui pengeras suara.

Menariknya, massa justru secara spesifik “menyentil” nama Sudarno, Anggota Tim Ahli Gubernur (TAG) Kaltim. Mahasiswa menantang pria yang akrab disapa Darno tersebut untuk turun ke lapangan dan berdebat secara terbuka mengenai kebijakan Pemprov yang dinilai kontroversial.

Soroti Anggaran Fantastis: Mobil Mewah hingga Rehab Jabatan

Tuntutan mahasiswa kali ini memang cukup spesifik dan menohok. Mereka membawa rapor merah terkait transparansi anggaran yang dianggap melukai rasa keadilan masyarakat. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan utama antara lain:

• Pembelian Mobil Mewah: Pengadaan kendaraan senilai Rp8,5 miliar yang dinilai tidak mendesak.
• Rehabilitasi Rumah Jabatan: Alokasi anggaran fantastis mencapai Rp25 triliun yang dianggap tidak masuk akal di tengah kebutuhan publik lainnya.
• Pemberantasan KKN: Mendesak audit kebijakan total untuk menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemprov Kaltim.

Para demonstran menegaskan bahwa mereka tidak ingin “dibohongi” oleh data-data yang disodorkan dalam ruang tertutup. Mereka menuntut langkah konkret dan audit transparan yang bisa diakses oleh publik secara luas.

Ultimatum Aksi Lanjutan

Meski aksi berakhir dengan tertib, massa memastikan bahwa ini bukanlah akhir dari pergerakan. Mahasiswa menyatakan akan tetap mengawal isu ini melalui kanal-kanal digital dan konsolidasi massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tetap diabaikan.

“Jika tidak ada respons serius dan audit nyata, kami pastikan gelombang aksi yang lebih besar akan kembali mengepung jalanan,” tutup salah satu koordinator lapangan sebelum membubarkan barisan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Tim Ahli Gubernur belum memberikan keterangan resmi terkait tantangan debat terbuka tersebut.

Hak Angket

Sementara itu, gejolak di Jalan Teuku Umar akhirnya membuahkan hasil politik yang signifikan. Gedung Karang Paci resmi merespons tuntutan Aliansi Masyarakat Perjuangan dan mahasiswa dengan menyetujui pengguliran hak angket terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026).

Langkah ini menandai babak baru dalam dinamika politik Benua Etam, di mana legislatif mulai menunjukkan “taringnya” untuk mengaudit kebijakan eksekutif yang dinilai kontroversial.

Kompak! 7 Fraksi Teken Kesepakatan

Tak sekadar janji lisan, tujuh fraksi di DPRD Kaltim secara resmi menyatakan sikap satu suara. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa komitmen ini telah diperkuat dengan tanda tangan seluruh pimpinan fraksi.

“Kita bersepakat atas usulan massa aksi, unsur ketua fraksi terpenuhi semua, tujuh fraksi. Aman lah,” ujar Ekti di hadapan massa yang memadati depan gedung wakil rakyat tersebut.

Meski sinyal dukungan sudah menyala penuh, Ekti mengingatkan bahwa proses ini tidak bisa instan. Hak angket memerlukan prosedur yang sesuai dengan Tata Tertib (Tatib) Dewan agar tidak cacat secara hukum. Dalam waktu dekat, pimpinan akan segera menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) untuk mematangkan langkah politik tersebut.

Ketua DPRD Absen, Sedang “Retret” di Magelang

Di tengah momentum krusial ini, sosok Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, justru tidak terlihat di lokasi. Absennya sang pimpinan tertinggi Karang Paci ini sempat memicu tanda tanya di kalangan demonstran.

Menanggapi hal itu, Ekti Imanuel yang merupakan politisi Partai Gerindra memberikan klarifikasi bahwa koleganya tersebut sedang menjalankan agenda kedinasan di luar daerah.

• Lokasi: Magelang, Jawa Tengah.
• Kegiatan: Agenda retret dinas.
• Durasi: Diperkirakan hingga sore hari.

Jaminan Soliditas Internal

Walaupun tanpa kehadiran Hasanuddin Mas’ud, Ekti menjamin internal DPRD Kaltim tetap berada dalam “satu frekuensi”. Ia menegaskan bahwa seluruh wakil ketua dan pimpinan fraksi solid untuk mengawal aspirasi masyarakat terkait transparansi anggaran—termasuk isu pengadaan mobil mewah dan rehab rumah jabatan yang viral.

“Ini satu suara. Wakil ketua semua, ketua fraksi, satu suara. Kita mendengar aspirasi masyarakat. Tentu di DPRD ada tahapannya, akan segera kami rapatkan untuk kelanjutan,” pungkasnya.

Dengan disetujuinya hak angket ini, publik kini menanti apakah DPRD Kaltim benar-benar akan membongkar “kotak pandora” kebijakan anggaran Pemprov Kaltim atau sekadar langkah meredam tensi massa.(TK/one/ray)