Ditegur Presiden, Gubernur Kaltim Putar Haluan: Mobil Mewah Dikembalikan, Anggaran Dialihkan ke Rakyat
Samarinda – Gelombang kritik soal pengadaan mobil dinas mewah akhirnya berujung pada langkah korektif. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memastikan kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah yang sempat menjadi sorotan telah dikembalikan ke kas daerah.
Isu ini kembali mencuat setelah Presiden RI Prabowo Subianto secara terbuka menyinggung pengadaan mobil dinas dengan nilai fantastis di tengah kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak. Pernyataan tersebut memantik perhatian publik secara luas, termasuk di Kalimantan Timur.
Alih-alih defensif, Rudy memilih merespons dengan langkah konkret. Ia menyebut pengembalian kendaraan jenis Range Rover Autobiography itu sebenarnya telah dilakukan sejak awal Maret, jauh sebelum polemik kembali mengemuka.
“Sudah kami kembalikan sejak 2 Maret, dan seluruh administrasinya rampung 11 Maret,” ujarnya usai Salat Idulfitri di Islamic Center Samarinda, Sabtu (21/3/2026).
Keputusan tersebut, kata dia, menjadi bentuk komitmen terhadap efisiensi anggaran sekaligus menjawab kritik publik. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kendaraan dinas kini diarahkan ke sektor yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar menjadi prioritas baru.
“Harapannya bisa lebih bermanfaat untuk pelayanan minimum masyarakat,” tegasnya.
Di tengah sorotan itu, Rudy juga menunjukkan perubahan gaya kepemimpinan yang lebih sederhana. Ia mengaku tidak lagi bergantung pada fasilitas kendaraan dinas mewah, bahkan kerap menggunakan mobil pribadi saat turun ke lapangan.
“Kadang saya bawa sendiri supaya bisa lihat langsung kondisi di lapangan,” ungkapnya.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa kritik dari pusat tidak diabaikan. Pemerintah provinsi, lanjut Rudy, telah melaporkan pengembalian aset tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk transparansi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam forum di Hambalang menyentil keras praktik pengadaan mobil dinas mahal. Ia menilai anggaran besar seharusnya difokuskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pembangunan desa dan infrastruktur dasar.
Pernyataan itu menjadi semacam alarm bagi pemerintah daerah untuk menata ulang prioritas belanja. Di Kaltim, respons cepat Gubernur Rudy menjadi salah satu contoh penyesuaian arah kebijakan.
Rudy tak menutup diri dari kritik. Ia bahkan secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.
“Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kritik dan saran akan terus kami dengarkan,” katanya.
Di tengah tuntutan efisiensi, polemik ini menjadi pengingat bahwa setiap rupiah anggaran publik kini berada dalam sorotan dan harus benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat.